Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) menyayangkan tindakan pemerintah yang memblokir akses internet di Tanah Papua sehubungan dengan demonstrasi serta kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Anggota Ombudsman Ninik Rahayu mengatakan, pemblokiran itu justru menimbulkan keresahan bagi warga Papua. Keresahan masyarakat, ujarnya, bermula dari pemblokiran internet. Warga di Papua dan Papua Barat, sebut Ninik, masih merasa tenteram meski terjadi kerusuhan di Surabaya dan Malang.
"Setelah pemblokiran internet masyarakat resah karena pelayanan publik dan sektor ekonomi," kata Ninik dalam diskusi Memperkuat Langkah Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, di Jakarta, Kamis (12/9).
Baca juga: Pegawai KPK Wajib Terima Capim Terpilih
Ia menyadari ada potensi menyebarnya hoaks sehubungan dengan kejadian di Jawa Timur. Namun, pemblokiran memnyebabkan masyarakat sulit berkomunikasi hingga kemudian memunculkan keresahan yang berakibat kerusuhan.
"Banyak yang tidak tahu apa yang terjadi di sana. Di lain sisi ada bahaya hoaks memang. Tapi juga banyak sektor layanan publik tidak terfasilitasi karena pemblokiran internet," ujarnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sudah melakukan normalisasi internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Pembukaan secara bertahap dilakukan sejak Rabu (4/9) pekan lalu. Hingga saat ini, pemblokiran masih tersisa di dua kabupaten/kota yakni Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
Kemenkominfo masih akan terus memantau situasi dan kondisi keamanan di kedua wilayah tersebut dalam satu atau dua hari ke depan sehubungan dengan pembukaan blokir.
Sementara itu, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya masih menerjunkan puluhan satuan setingkat kompi (SSK) di Papua dan Papua Barat untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. (OL-8)
Bukan sekadar peringatan sejarah, Asyura 2025 serukan solidaritas bagi Palestina dan janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jaga NKRI! Temukan tantangan persatuan & strategi memperkuatnya. Artikel ini wajib dibaca untuk Indonesia yang solid!
Pada eklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mantan narapidana teroris dan pengikut kelompok Jamaah Islamiyah (JI) wilayah Sulawesi menyatakan membubarkan diri dan kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
PERAN aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus terus ditingkatkan dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan yang kita miliki.
Inche Abdoel Moeis adalah pejuang nasionalis tanpa pamrih, yang berjuang dari Kalimantan Timur dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Nico menyarankan agar Pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap layanan internet Starlink milik Elon Musk tersebut.
Peneliti Jepang mengklaim memecahkan rekor kecepatan internet tercepat, dengan transmisi 125.000 GB per detik, sejauh 1.800 km.
PERTUMBUHAN internet service provider (ISP) dan network access point (NAP) di Indonesia sangat signifikan.
Kehadiran paket layanan data dengan masa berlaku tertentu juga telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dari pemerintah.
DFINITY Foundation dan ICP HUBS Network akan menggelar World Computer Hacker League 2025 (WCHL25). Acara itu berlangsung selama empat bulan dari Juli hinggga Oktober 2025.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved