Presiden Bersyukur Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian

Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara, kata Jokowi, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting.

BPK, lanjut dia, mengemban tugas untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan, memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Maka itu, ia pun bersyukur bahwa laporan keuangan pemerintah pusat selama tahun 2016 hingga 2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

"Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," katanya dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Pemerintah daerah, sambungnya, juga mencatat prestasi. Ia menyebutkan bahwa pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018.

BPK, lanjut Jokowi, juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan-badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun.

BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Selain itu, BPK juga terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama. Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional. BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 sampai 2021," terangnya.

Pemeriksa BPK, lanjutnya, juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia. (OL-09)