Perlu Transparansi Pemilihan Menteri

PRESIDEN Joko Widodo diharapkan bersikap transparan dalam memilih calon pembantunya untuk lima tahun ke depan. Pasalnya, anggota kabinet memiliki peran sentral dalam merealisasikan visi dan misi Nawa Cita jilid II.

“Ada baiknya jika proses mengajukan calon menteri tidak dilakukan melalui pintu belakang alias tertutup. Lakukanlah secara terbuka dan transparan. Baik jika publik ikut dilibatkan, agar bisa memberi masukan sehingga orang-orang yang dipilih nanti tak membuat publik kaget,” kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow di Jakarta, Sabtu (10/8).

Untuk itu, ia mendorong partai politik berani terang-terangan mengumumkan ke  figur publik yang mereka ajukan sebagai calon menteri. Hal itu juga akan memudahkan Presiden menyeleksi calon menteri dari nama-nama yang dimunculkan tersebut. “Begitu juga publik bisa berpartisipasi memberi masuk terhadap figur-figur tersebut kepada Presiden,” papar Jeirry.

Menurut dia, Indonesia tak kekurangan putra/putri terbaik yang layak duduk di kebinet. Ia mendorong orang hebat tidak sungkan mengajukan diri menjadi calon menteri ke presiden dan wakil presiden terpilih.

“Bisa mengajukan secara tertulis dan bisa juga secara terbuka ke publik. Siapa pun yang dipilih Presiden harus diterima, sebab itu adalah hak prerogatif Presiden,” tuturnya.

Menurutnya, proses yang terbuka dan transparan itu penting agar kabinet nanti mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik yang lebih kuat. Jika itu terjadi, jalannya pemerintahan Jokowi di periode kedua pun bisa lebih baik dan lancar untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai sebelumnya.

Politikus Gerindra Andre Rosiade menampik isu terkait dengan Gerindra mengincar jatah menteri. Menurutnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru selalu menolak tawaran tersebut.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan keputusan bergabungnya Gerindra ke koalisi, kepada Presiden Jokowi. Golkar tak akan keberatan jika Jokowi menyetujui hal itu. “Tentu kita lihat, koalisi pemerintahan ini kan perlu dari Pak Presiden, itu hak prerogatifnya,” kata Airlangga.

Golkar pun terbuka dengan segala dinamika politik di koalisi. “Golkar terbuka terhadap pembahasan-pembahasan, tapi kita punya basis, kita sebagai koalisi sudah bekerja bersama-sama,” tukas Airlangga. (Faj/P-3)