Tali Kendali Presiden di GBHN

WACANA untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali menguat menjelang pergantian periode masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejumlah pihak memandang positif ha-dirnya GBHN, meski begitu sebagian lagi mengkhawatirkan dampaknya terhadap sistem presidensial.    

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding meyakini semua fraksi di parlemen tidak keberatan untuk menghidupkan GBHN. GBHN dibutuhkan sebagai pedoman bagi pembangunan bangsa, sekalipun pemerintahan berganti kepimpinan.
Tidak hanya soal pembangunan, lanjut Karding, GBHN juga diperlukan guna menjaga prinsip-prinsip dasar bernegara dan persatuan.

"Untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan itu, satu on the track, yang kedua jelas tujuannya dan terukur. Jadi tidak ganti pemimpin terus ganti kebijakan yang sangat drastis gitu," imbuhnya.

Meskipun demikian, Karding pun menyadari adanya celah dari penerapan GBHN yang dapat mereduksi sistem presidensial. Pasalnya, presiden terpilih nantinya tidak boleh keluar dari kerangka GBHN dalam menyusun visi-misi pemerintahannya ke depan.

Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Perta-onan berpandangan lain. Ia meyakini GBHN tidak sampai mengganggu sistem presidensial. Pasalnya, GBHN hanya pedoman yang bersifat umum sehingga terbuka untuk diterjemahkan dalam berbagai pengimplementasian sesuai visi dan misi kepala negara.

GBHN juga dapat sedikit me-ngontrol arah pembangunan yang dilakukan presiden terpilih. "Jadi tidak suka-suka presiden mau buat apa, dia harus tetap aja mengacu pada GBHN itu sebagai kesepakatan bangsa ini," tutur Saleh.

Ia menilai penerapan GBHN saat ini akan efektif, berbeda dengan GBHN pada era sebelum reformasi. Masyarakat sipil kini memiliki kekuatan dalam aspek kontrol yang didukung keterbukaan informasi yang memadai.

Eratkan persatuan
Perumusan GBHN pun diharapkan didahului dengan pemetaan sosial budaya masyarakat Indonesia kemudian memasukkan perbaikannya. Karding mengingatkan nilai-nilai dan kearifan lokal bangsa Indonesia terus mengalami degradasi akibat gempuran globalisasi.

"Yang sedikit perlu penanganan agak serius itu ialah modal persatuan kita agak mulai renggang, sosial budaya kita. Praktik-praktik kebersamaan, gotong royong, adab sopan santun mulai mengalami degradasi. Ini kita harapkan ada road map-nya dalam GBHN," ujar Karding.

Untuk mengakomodasi per-ubahan global yang begitu cepat dan dinamis, Krading menilai dalam merumuskan GBHN dibutuhkan proses dialektika yang matang sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan situasi yang tidak terprediksi sekalipun.

Senada, Saleh berharap rumusan GBHN pada pokoknya merawat NKRI beserta nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

"Misalnya sosial budaya, tapi kita enggak bisa membiarkan saja kebudayaan asing datang ke Indonesia mengintervensi perubahan sosial yang ada di Indonesia. Sama juga dengan ekonomi, ekonomi kita kan ekonomi Pancasila bukan ekonomi liberal." (P-2)