Kabinet Baiknya 60% Profesional

TIM khusus yang diberi tugas oleh Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo untuk menyeleksi dan menyusun anggota Kabinet Indonesia Kerja jilid II tengah merampungkan pekerjaan mereka.

Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris punya penilaian bahwa kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin nanti berasal dari kalangan profesional dan kader partai politik anggota koalisi. Jokowi berharap partai-partai dari kubu seberang tetap berperan sebagai oposisi untuk melakukan check and balances terhadap jalannya pemerintahan.

“Saya berpendapat anggota kabinet berasal dari partai pendukung dan kaum profesional. Sisanya membantu di luar karena Indonesia membutuhkan peran oposisi yang signifikan,” kata Syamsuddin dalam diskusi Para Syndicate di Jakarta, kemarin.

Apabila parpol pendukung Prabowo ­Subianto-Sandiaga Uno ingin serius membantu Jokowi membangun bangsa, menurut Syamsuddin, bisa dilakukan di luar pemerintahan. Caranya dengan memosisikan diri sebagai oposisi yang berperan penting menjadi penyeimbang pemerintahan.

“Perlu digarisbawahi demokrasi kita membutuhkan peran oposisi. Keberadaan oposisi menyehatkan hubungan antara legislatif dan eksekutif,” ujar Syamsuddin.

Mengenai komposisi ideal anggota kabinet Jokowi periode kedua, lanjut Syamsuddin, mungkin saja diisi 60% ahli dan sisanya berasal dari parpol. Tanpa mendikotomikan ahli dan kader parpol, Syamsuddin menilai mereka mampu bekerja optimal dan profesional membantu Jokowi.
“Saya menilai sebaiknya basis kabinet Jokowi 60% ahli dan 40% parpol. Bagi saya, yang penting mampu bekerja dan profesional,” ungkap Syamsuddin.

Seleksi internal
Pengamat dari Universitas Negeri ­Jember (Unej) Bayu Dwi Anggono memiliki pandang­an senada dengan Syamsuddin. Menurutnya, profesional baik dari parpol maupun bukan sudah menjadi incaran Jokowi.

“Saya mendapat gambaran dari pidato Jokowi soal Visi Indonesia pekan lalu. Secara tersirat Jokowi menyampaikan bagaimana postur kabinetnya nanti,” tutur Bayu, kemarin.

Anggota Kabinet Kerja jilid II berasal dari kalangan profesional di bidangnya yang cakap bekerja, berintegritas, memiliki rekam jejak baik, dan fokus menyukseskan program presiden hingga 2024.

Sebelumnya, dalam wawancara khusus dengan Antara Rabu (12/6), Jokowi menyebutkan Kabinet Kerja jilid II fokus pada tiga hal, yaitu penyelesaian infrastruktur, SDM, dan reformasi birokrasi.

“Nah, orang-orang yang ditugasi parpol mesti memenuhi persyaratan yang diinginkan Jokowi. Internal parpol sebaiknya menyeleksi saja kadernya daripada ramai-ramai ngomong kepada publik dalam rangka memengaruhi Presiden agar mendapatkan jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya,” kata Direktur Pusat

Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Fakultas Hukum Unej itu.

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, seusai membuka mukernas partai berlambang Kabah itu di Serang, Banten, kemarin, mengungkapkan Jokowi mengantongi banyak informasi kader parpol yang layak menjabat menteri. “Presiden tahu dan punya informasi jauh lebih lengkap. Nanti setelah Presiden menetapkan siapa yang dipilih, baru secara formal kami sampaikan.”

Bagaimana Jokowi menilai semua komentar dan penilaian terkait anggota kabinetnya yang berseliweran di ruang publik, terutama soal menteri dari kalangan milenial.

“Ya, belum,” jawab Jokowi tersenyum ketika ditanya apakah sudah memperoleh nama-nama menteri berusia muda, di Istana Negara, Jakarta, kemarin. (Mal/UA/Ant/X-3)