Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
TIGA bulan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Oktober mendatang, diam-diam tim khusus bekerja untuk menyiapkan kabinet.
Hal itu disampaikan mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding, saat dihubungi kemarin. Menurutnya, presiden terpilih Jokowi mempunyai tim internal yang bertugas menyeleksi kandidat menteri di periode keduanya. Identitas tim itu sengaja dirahasiakan agar tidak ada lobi dari partai politik dan pihak lainnya.
"Saya kira tidak akan disampaikan ke publik karena kalau itu bocor, banyak kepentingan yang akan masuk," ujar Karding.
Dia menjelaskan tim akan mengamati tokoh-tokoh terbaik yang dimiliki Indonesia sebelum nantinya dipilih menjadi pembantu presiden dalam memimpin bangsa.
"Pak Jokowi juga akan mempertimbangkan kader-kader terbaik dari partai koalisi untuk duduk di kursi kabinet nanti," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Mantan Ketua TKN Jokowi-Amin, Erick Thohir, menilai Jokowi dalam penyusunan kabinet akan membicarakan dengan para ketua umum parpol pengusung di Pilpres 2019. Erick juga meyakini Jokowi memiliki tim khusus untuk membentuk format kabinetnya di periode kedua. "Mungkin ada masukan dari tim koalisi, tapi pasti beliau punya tim sendiri."
Sebelumnya, Jokowi saat terpilih sebagai presiden 2014-2019 berpasangan dengan Wakil Presiden M Jusuf Kalla membentuk tim transisi yang terdiri atas kepala staf Rini M Soemarno, dan dibantu empat deputi, yaitu Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, dan Akbar Faizal.
Tugas tim transisi antara lain mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan pembahasan APBN 2015, mempersiapkan konsep kelembagaan pemerintahan di bawah presiden, termasuk di kantor kepresidenan ataupun arsitektur kabinet.
Selain itu, tim bertugas menjabarkan visi-misi presiden dan wapres terpilih serta mempersiapkan upaya mempercepat pelaksanaan kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar.
Tim transisi dibentuk tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang saat itu tengah menyidangkan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.
Bebaskan Jokowi memilih
Perihal calon menteri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memastikan hingga kini belum menyodorkan nama untuk duduk di Kabinet Kerja jilid II. Partai NasDem menunggu Presiden Joko Widodo meminta nama yang dibutuhkan.
"Kalau Presiden menyatakan saya meminta daftar nama kader-kader terbaik partai ini, berikan saya satu nama (misalnya), ya kita berikan satu nama itu dengan klasifikasi," kata Surya di Subang, Jawa Barat, kemarin.
Surya menegaskan NasDem membebaskan penuh Jokowi memilih para pembantunya di kabinet mendatang. Sikap itu sebagai bentuk konsistensi NasDem mendukung penuh pemerintahan Jokowi di periode kedua tanpa syarat.
Terpisah, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya tak meminta jatah menteri.
"Kita ini mengerti aturan, enggak boleh minta-minta," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SDP) August Mellaz mengatakan kekuatan parpol pendukung di parlemen sebesar 60,70% harus tecermin di kabinet Jokowi-Amin.
"Pemerintahan bisa berjalan efektif kalau ada proporsi ideal antara parlemen dan kursi kabinet," ujarnya dalam diskusi di Kantor Formappi, Jakarta, kemarin. (Faj/Pro/Uta/X-4)
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved