Susun Kabinet, Presiden Jokowi Diminta Dengar Masukan Masyarakat

PRESIDEN Joko Widodo disarankan ikut menampung aspirasi masyarakat dalam memilih menteri yang akan duduk dalam Kabinte Indoneisa Kerja jilid II nanti, bukan hanya menampung usulan dari parpol koalisi.

Derektur Diksi Indonesia Sebastian Salang mengatakan, sebagai pihak yang punya hak prerogatif memilih jajaran menterinya, Jokowi juga harus mendengarkan masukan dari publik, lantaran publik yang merasakan kebijakan dari pemerintah nantinya.

"Ini terkait harapan publik mengenai pembangunan pemerintah di bawah pemerintahan Jokowi, bukan semata-mata karena partai politik saja," kata Sebastian, ketika dalam diskusi bertema "Menakar Isyarat Calon Kabinet Jokowi", yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemerintahan Bersih, di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7).

Selain itu, Sebastian menambahkan, dalam membahas sosok yang akan mengisi kursi menteri, seharusnya tidak dimonopoli oleh partai politik. Publik, kata ia, juga harus berperan dalam menyodorkan nama-nama yang potensial membantu Jokowi dalam lima tahun ke depan

"Publik harus punya tempat untuk mengisi ruang perdebatan ini sehingga tidak hanya diisi oleh mereka yang ada dalam partai politik. Ruang ini tidak boleh dibiarkan atau diberikan begitu saja kepada partai politik," kata Sebastian.

Baca juga : Wapres: Selain Proporsi Partai, Wilayah Harus Dipertimbangkan

Di sisi lain, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jerry Sumampouw mengatakan sosok yang akan mengisi kursi menteri pada kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya harus mengutamakan kepentingan pemerintah dan masyarakat, ketimbang kepentingan parpol yang mengusungnya.

"Figur ini harusnya bisa bekerja mandiri, dia tidak bekerja untuk kepentingan pragmatis partai juga. Penting menjadi sebuah nilai dan prinsip kerja Kabinet Jokowi," kata Jerry.

Selain itu, Jerry menilai figur yang nantinya mengisi kursi menteri ketika masa jabatannya harus melakukan terobosan baru.

Ia menegaskan, jangan sampai menteri terpilih terjebak pada pola yang lama dan hanya melanjutkan program yang diusung menteri sebelumnya.

"Harus orang yang progresif dan berpikir maju. Berdasarkan evaluasi memang ada kementerian-kementerian atau ada menteri-menteri itu yang sebetulnya semacam autopilot saja," kata Jerry.

Lebih lanjut, Jerry mengatakan kerja mandiri dan progresif juga harus dibarengi dengan sikap yang loyal kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, bagaimanapun Jokowi menjadi pengarah dalam pemerintahan dan kabinet yang dipimpimnya, sehingga ia menilai Jokowi dan kabinetnya harus searah.

"Yang penting loyalitas kepada Presiden itu penting untuk menjaga pemerintahan itu masih bisa satu arah dan terkontrol," kata Jerry. (OL-7)