Pengamat Nilai Kabinet Zaken 100 Persen Sulit Direalisasikan

PENETAPAN pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 terpilih melalui rapat pleno oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya tinggal menunggu hitungan jam. Isu mengenai kabinet yang akan segera disusun oleh Jokowi pun mengemuka di publik. Salah satunya, terkait usul kabinet zaken pada pemerintahan Jokowi periode kedua ini.

Pengamat politik dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai pembentukan kabinet zaken yang sepenuhnya diisi oleh ahli dan bukan datang dari kalangan partai politik akan sulit dilakukan pada periode 2019-2024.

"Menurut saya akan sulit untuk membentuk kabinet yang sepenuhnya zaken, sepenuhnya berdasarkan ahli itu akan sulit," ujar Djayadi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (30/6).

Meskipun akan mempertimbangkan aspek kapasitas seseorang dalam mengisi kursi menteri, Djayadi beranggapan Jokowi akan sulit mengelak usulan nama-nama menteri yang diajukan oleh sejumlah partai politik (parpol) pendukungnya maupun partai oposisi yang kemungkinan akan bergabung.

"Kita juga tidak bisa menghindari kenyataan partai politik yang mengirimkan calon menterinya maka pertimbangan-pertimbangan politik kan lebih utama, kapasitas itu nomor dua. Termasuk kemudian akomodasi partai-partai yang mendukung Jokowi di pilpres, maupun yang mungkin nanti masuk ikut bergabung di dalam pemerintahan," terang Djayadi.

Baca juga: Soal Zaken Kabinet, Syafii Maarif: Parpol Tetap Harus Diajak

Di samping pertimbangan politik dan kapasitas, Djayadi menilai akan ada pertimbangan lain yang digunakan Jokowi dalam memilih menterinya, yakni pertimbangan pendapat publik atau aspek penerimaan publik.

"Jangan lupa pasti proses dan orang-orang yang mengisi kabinet itu akan disorot oleh publik. Paling tidak, tidak ditolak atau tidak mendapatkan perlawanan dari partai-partai pendukung Jokowi dan kemudian resistensi publik. Jadi tiga (pertimbangan) itu menurut saya yang nanti akan dilihat," imbuh Djayadi.

Lebih lanjut Djayadi mengatakan pemerintahan Jokowi di periode kedua ini akan mengemban dua tugas berat, yakni penuntasan program pembangunan infrastruktur serta melakukan berbagai upaya akomodasi guna menghilangkan polarisasi tajam di masyarakat yang mencuat sejak 2014.

"Melakukan akselerasi dan penuntasan proyek atau program pembangunan, pada saat yang sama perlu memasukkan kelompok-kelompok yang bisa menghubungkan pihak-pihak yang selama ini bersebrangan supaya 2024 siap secara ekonomi dan politik," pungkas Djayadi.(OL-5)