Rekonsiliasi dan Pembentukan Kabinet Tugas Berat Jokowi

REKONSILIASI dan pembentukan kabinet dianggap sebagai tugas paling berat yang harus segera dilakukan calon presiden petahana, Joko Widodo, pasca penetapannya sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rekonsiliasi harus dilakukan untuk menghilangkan polarisasi yang telah terjadi selama masa kampanye dan proses sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sekarang tugas besar Jokowi adalah rekonsiliasi dan merangkul masyarakat Indonesia. Beban rekonsilisasi itu memang lebih besar di pemenang. Karena pemenang memiliki semuanya. Kekuasaan, legitimasi, semuanya,” ujar Pengamat Politik, Hendri Satrio, dalam diskusi berjudul Peta Politik Pasca Putusan MK, di Menteng, Jakarta, Sabtu (29/6).

Baca juga: Waketum PAN Tegaskan Soal Cebong dan Kampret Sudah Tutup Buku

Hendri mengatakan, rekonsilisasi memang bisa dilakukan dengan lebih mudah, salah satunya dengan merangkul partai oposisi untuk bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan satu-satunya jalan karena akan sangat mudah dimaknai sebagai praktik pembagian kekuasaan.

“Terlalu kuno bila rekonsiliasi hanya diartikan dengan bagi-bagi kursi menteri. Harus ada hal yang inovatif dari pemerintahan Jokowi, misalnya menerapkan beberapa ide mengadopsi beberapa ide Prabowo sandi ke pemerintahan,” ujar Hendri.

Ia berharap semangat rekonsiliasi jangan hanya dimaknai sebagai bagi-bagi kursi atau jabatan pimpinan lembaga negara, baik oleh Jokowi dan koalisinya atau pun oleh oposisi. Kehadiran oposisi menurutnya tetap sangat penting dalam jalannya negara.

“Saya inginnya tetap ada oposisi yang bisa memberi masukan-masukan kritis. Masih ada satu lembaga, bisa saja dari sekarang lakukan lobi-lobi politik agar Ketua MPR dari oposisi agar tidak terjadi seperti orde baru jilid 2 semuanya dari partai koalisi,” ujar Hendri.

Senada dengan Hendri, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan pembentukan kabinet merupakan salah satu tugas awal yang terberat bagi Jokowi. Sebagai presiden terpilih yang diusung oleh banyak partai, Jokowi tentu akan memiliki beban politik tersendiri ketika akan memilih menteri-menteri mitra kerjanya.

Baca juga: Jokowi-Amin Bakal Hadiri Rapat Pleno Penetapan Paslon Terpilih

“Karena Jokowi harus buktikan betul dia tidak ada beban janji politik, bisa direalisasikan merangkul semua kelompok. Itu jadi tantangan karena harus memperhitungkan partai-partai di koalisi Jokowi yang mengalami disinsentif elektoral seperti PPP yang mengalami penurunan suara dan Hanura yang tidak lolos ke DPR,” ujar Titi.

Pembentukan kabinet juga dikatakan Titi akan menjadi hal yang sangat disoroti oleh masyarakat. Gerak Jokowi dalam menentukan menteri akan jadi salah satu penentu dukungan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintahannya lima tahun ke depan. (OL-6)