Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PERTEMUAN dengan sejumlah pelaku usaha guna memperbaiki ekonomi dilakukan Presiden Joko Widodo. Usai menerima kunjungan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Rabu (12/6) kemarin. Kepala Negara kembali menyambut kedatangan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6).
Dalam pertemuan ini, Presiden ingin mendengar berbagai masukan dari kedua organisasi yang memayungi sejumlah pelaku usaha Indonesia guna dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan perekonomian.
"Hari ini, saya ingin mendapatkan masukan dari Apindo dan Hippindo. Saya ingin masukan-masukan yang lebih konkret, nyata dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita," ujar Presiden Joko Widodo di awal pembicaraan.
Mantan Wali Kota Surakarta ini menekankan ke depannya pemerintah ingin mengeluarkan terobosan-terobosan perekonomian yang akan memacu perekonomian nasional lebih jauh lagi. Untuk itu, Presiden Jokowi berharap para pelaku usaha yang hadir dapat memberikan pandangan kritis bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat segera dirasakan manfaatnya.
"Dari sisi regulasi, mungkin bisa revisi undang-undang. Mungkin, kalau diperlukan, mengeluarkan Perppu misalnya. Kalau itu memang diperlukan sekali dan posisinya sangat penting ya akan kita keluarkan," tuturnya.
Baca juga: Menkeu Berikhtiar Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
Lebih jauh, Presiden mengatakan salah satu program prioritas pemerintah pada periode kedua nanti ialah membenahi perekonomian dan kondisi dunia usaha. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menggenjot ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara dan meningkatkan investasi untuk dapat mengatasi defisit transaksi berjalan maupun defisit neraca perdagangan.
"Jangan sampailah kita ini investasi dan ekspor kalah (lagi) dengan Singapura. Sudah lama kita kalah dengan Malaysia. Kalah dengan Thailand, Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam," ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan defisit yang dialami Indonesia selama puluhan tahun dapat diatasi dengan kerja sama baik antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebenarnya tak kalah dengan negara lain.
"Saya kira ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan dunia usaha bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi memang ada regulasi dan beberapa undang-undang yang harus kita revisi," terangnya.
Pertemuan dengan pelaku usaha itu juga dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani, dan Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah.(RO/OL-5)
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyoroti dampak konflik geopolitik terhadap dinamika ekonomi global, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel.
KETUA Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menegaskan aktivitas pertambangan di Indonesia tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.
KPPU merekomendasikan agar Kementerian Perdagangan dan KADI mengevaluasi kembali rencana kebijakan BMAD.
Kadin Indonesia mengungkapkan, transisi net zero merupakan strategi nasional terkait komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.
KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengaku menyerahkan proses hukum tiga anggota Kadin Cilegon, Banten, yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan.
Jika ditemukan alat bukti baru, Polda Banten akan melakukan pengembangan kasus tersebut. Ditreskrimum Polda Banten mengaku masih melakukan proses penyidikan hingga saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved