BPN Klaim Punya 54 Alat Bukti Kecurangan Pemilu

JURU Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade optimistis pihaknya dapat membuktikan secara konkret fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 14 Juni mendatang, saat sidang pembacaan pendahuluan gugatan hasil pilpres 2019.

Pihaknya berharap MK tidak hanya berfokus pada masalah kuantitatif soal selisih perolehan suara, namun juga secara kualitatif mengenai dugaan kecurangan pemilu yang masif.

"Kita tentu berharap MK jangan jadi Mahkamah Kalkulator. Kita melawan kecurangan, kita lawan korupsi politik. Untuk itu alasan Bambang Widjojanto ditunjuk jadi ketua tim hukum kami untuk melawan korupsi politik," ungkapnya di D'Consulate Resto, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (25/5).

BPN, kata Andremengaku sudah memiliki 54 alat bukti yang akan ditunjukan pada persidangan di MK nanti.

"Pemilu kali ini terburuk pascareformasi. Dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif ada dimana-mana. Target kami, MK bisa mendiskualifikasi Jokowi dan melantik Pak Prabowo," sebut Andre.

baca juga: FPI Pasang Badan Untuk Penangguhan Pelaku Aksi 22 Mei

Dalam kesempatan yang sama, salah satu Tim Hukum BPN, Denny Indrayana mengaku dirinyalah yang menunjuk BW sebagai Ketua Tim Hukum BPN kepada Prabowo-Sandi karena menilai pemilu tahun ini syarat dengan korupsi politik. Ia juga menuturkan pada 14 Juni mendatang, pihaknya akan membeberkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang akan dibacakan di depan majelis hakim MK.

"Kita sama-sana tunggu nanti pemeriksaan pendahuluan. Kami tunjukan dokumen ke publik sebagai bentuk transparansi. Dua kunci utamanya ialah bagaimana kita menjaga pemilu dengan adil dan jujur," tegas Denny. (OL-3)