Tanpa Beban, Jokowi Fokus Kerja

PRESIDEN Joko Widodo tidak akan memiliki beban di periode kedua pemerintahannya. Karena itu, ia bisa memerintah lebih tegas dan lugas guna mengambil langkah-langkah terbaik untuk membangun Indonesia.

Presiden menegaskan hal itu saat menyinggung masih berbelitnya perizinan di tingkat pusat dan daerah. Ia mengajak jajaran pemerintah meninggalkan pola-pola kerja dan tradisi lama yang memperumit birokrasi dan memperlambat keberhasilan pembangunan.

"Jangan terjebak rutinitas, pola lama disetop. Kita harus berhenti. Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak beban. Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Apa pun yang paling baik bagi negara akan saya lakukan. Jadi, yang namanya penyederhanaan perizinan saya bolak-balik ngomong," ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5).

Forum Musrenbang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, serta sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Menurut Jokowi, ada sejumlah hal yang akan digenjot di periode kedua pemerintahannya, termasuk reformasi birokrasi dan pemangkasan perizinan. Presiden kesal karena meski berkali-kali diingatkan, pengurusan perizinan masih berbelit, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Padahal, dalam lima tahun terakhir, investor berbondong-bondong datang karena menaruh minat berinvestasi di Tanah Air.

Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia dengan bonus demografi sangat besar, digadang-gadang akan menjadi negara dengan perkonomian terbesar keempat dunia pada 2045 mendatang. Ramalan itu memang tidak mustahil dicapai.

Namun, tambah Jokowi, itu butuh usaha superekstra. Ia pun meminta seluruh penyelenggara pemerintah, baik di pusat maupun daerah bekerja sebaik-baiknya, mencari terobosan-terobosan baru seiring perkembangan zaman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan perlunya upaya lebih keras dari pemerintah untuk menarik investasi. Salah satunya ialah dengan mempermudah perizinan agar para investor berminat menanamkan modal di Indonesia.

Zaken kabinet
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Ahmad Syafii Maarif mengharapkan Presiden Joko Widodo bisa leluasa menentukan kabinetnya di pemerintahannya yang kedua.

Hal itu disampaikan Syafii seusai pertemuan pengurus BPIP dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, kemarin. "Kami juga meminta, kalau nanti Pak Jokowi pasti jadi presiden lagi, supaya dibentuk suatu zaken kabinet, kabinet yang terdiri atas orang-orang ahli," ujarnya.

Partai politik, sambung Syafii, bisa mengusulkan nama kepada Presiden. Namun, partai harus menyodorkan beberapa nama calon. "Jadi, Presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. (Pra/Ant/X-6)