Kejaksaan Turut Bentuk Tim Petakan Kerawanan Pemilu

KORPS Adhyaksa telah membentuk tim untuk memetakan potensi kerawanan pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Jajaran yang bertugas di dalam tim tersebut wajib melakukan pemetaan di wilayah barat hingga timur Indonesia.

"Pemetaan potensi kerawanan itu meliputi dimensi sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, serta dimensi partisipasi partai politik," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri kepada wartawan, Jumat (12/4).

Di sisi lain, sambung dia, kejaksaan juga aktif memberikan pengarahan melalui rapat koordinasi tentang kewaspadaan nasional yang diikuti oleh seluruh kepala kejaksaan tinggi, asisten intelijen dan para kepala kejaksaan negeri. Kegiatan itu melibatkan pemerintah, TNI, Polri, dan panitia penyelenggara pemilu.

Baca juga: Kejaksaan Garansi Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Pemilu

Terkait upaya menjaga kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi, pihak kejaksaan juga senantiasa aktif melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah di daerah, seperti menciptakan sinergitas, stabilitas politik yang kondusif, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Termasuk mengantisipasi berbagai perkembangan dinamika sosial/politik, serta memonitoring masyarakat atau kelompok masyarakat di daerah yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum."

Selain itu, terang dia, jajaran kejaksaan juga memaksimalkan Posko Pemilu guna pengumpulan, menerima serta menganalisis berbagai kejadian ataupun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu serentak menjadi produk intelijen.

Mengenai kesiapan menghadapi proses pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pemilu, jajaran intelijen kejaksaan diminta tetap aktif memantau perkembangan pelaksanaan pemungutan suara dan hasil perhitungan suara pada 17 April 2019, menjaga netralitas, serta berperan aktif menyosialisasikan pentingnya penggunaan hak suara pada masyarakat.

"Untuk mengecek kesiapan personil kejaksaan di daerah dalam menghadapi Pemilu 2019, pada tanggal 8 April 2019 jajaran kejaksaan telah melaksanakan video conference dengan para asisten intelijen, kajari, kacabjari, dan kasi bidang intelijen di Kejati, serta para kasi intel seluruh Indonesia," katanya.

Lebih jauh, imbuh dia, pada hari pencoblosan kejaksaan akan menurunkan 4.000 personel di seluruh wilayah Indonesia. Personel ditekankan untuk mendukung dan mengamankan pelaksanaan pemungutan maupun perhitungan suara Pemilu 2019. (OL-4)