Bareskrim Terima 554 Laporan Pelanggaran Kampanye

BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menerima 554 laporan dugaan pelanggaran kampanye di pemilu 2019. Kepala Biro Pembinaan Operasional (Karobinopsnal) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Nico Afinta menyebut jumlah pengaduan ini berasal dari seluruh wilayah Indonesia.

"Sampai hari ini Jumat 5 April 2019, ada 554 yang masuk di seluruh Indonesia," kata Nico dalam diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Dana Kampanye tak Wajar

Nico mengatakan, 554 laporan itu diteliti di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Hasilnya, hanya 132 laporan yang ditindaklanjuti. Dari jumlah itu, 104 perkara sudah diserahkan ke Kejaksaan.

"Kemudian 20 perkara tidak bisa dilanjutkan, artinya SP3 dan 8 perkara masih proses penyidikan," jelasnya.

Bentuk dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan beragam. Ada kampanye di luar jadwal, politik uang, pelibatan anak dalam kampanye, dan keputusan yang dinilai merugikan salah satu calon.

"Kampanye di tempat ibadah juga. Kampanye menggunakan fasilitas negara, kemudian kerusakan APK (alat peraga kampanye), mengadu domba dan mengacaukan jalannya kampanye," jelas Nico.

Baca juga: LSI Sebut Elektabilitas 5 Partai di Wilayah Abu-Abu

Sejauh ini, kata Nico, belum ada laporan terkait dugaan pelanggaran dana kampanye. Kalaupun nantinya ada laporan yang masuk, mekanismenya tetap diselesaikan melalui Sentra Gakkumdu yang beranggotakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan.

"Nanti kita kaji di situ. Tentunya nanti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) bisa juga beri informasi ke Bawaslu, kami (Polri), dan Kejaksaan," ujarnya. (OL-6)