Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Jusuf Kalla berpesan agar masjid netral dari politik praktis. Pengurus masjid juga diminta tidak memfasilitasi masjid dijadikan ajang politik praktis.
"Saya undang Dewan Masjid DKI Jakarta. Pertama Untuk membicarakan dan menyosialisasikan ke masyarakat bahwa masjid tempat ibadah. Kita makmurkan (masjid), masjid memakmurkan umat," ujar Wapres kepada awak media seusai menerima pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta di kediaman dinas Wapres di Jakarta, Sabtu (9/3) malam.
Baca juga: JK Minta Pengurus Masjid Bakar Tabloid Indonesia Barokah
Berdasarkan keterangan di laman www.wapres.go.id, hadir dalam pertemuan antara lain itu Ketua DMI DKI Jakarta KH Ma'mun Al Ayyubi bersama DMI DKI Nur Syuaib, DMI Jakarta Pusat Suparlan, Ketua DMI Jakarta Selatan Sanusi HD, Ketua DMI Jakarta Barat Sulaiman, Ketua DMI Jakarta Utara M Jusuf, Ketua DMI Jakarta Timur Nur Ghulam, dan Wakil Bendahara DMI DKI Alfu Lailah.
"Kita serukan pengurus tidak memfasilitasi sebagai tempat kampanye. Kalau berbicara ekonomi dan hak-hak masyarakat dalam berpolitik biasa saja tidak apa-apa. Tidak mengampanyekan seseorang. Kita semua sepakat," tegas JK yang juga Ketua Umum DMI.
Baca juga: Ini Kata Jusuf Kalla terkait Pamflet 'Say No To Jokowi-Ma'ruf'
Ma'mun Al Ayyubi menyatakan dirinya akan patuh pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
"Masjid tidak diperkanankan jadi ajang kampanye politik praktis. Kecuali politik keumatan dan upaya mencerdaskan umat tidak apa-apa, karena bagian ajaran agama. Satukan umat melalui masjid. Masjid tempat berkumpul untuk umat melaksanakan ibadah," terangnya. (A-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved