Jokowi Ajak NU Tangkal Fitnah dan Hoaks

KANDIDAT presiden petahana Joko Widodo mengajak Nahdlatul Ulama (NU) menangkal fitnah dan hoaks menjelang Pilpres 2019. Jika dibiarkan, hal semacam itu akan meresahkan dan menyesatkan masyarakat.

"Sebentar lagi ajang besar pilpres dan pileg bulan April. Saya titip direspons dengan baik oleh NU, terutama kalau ada fitnah-fitnah, isu-isu, sudah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama Tahun 2019 di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, kemarin.

Ia pun menegaskan agar semua elemen nahdliyin berani merespons segala bentuk fitnah. "Kalau ajakan kebaikan silakan, tapi kalau hal-hal meresahkan, ini yang harus dicegah dan direspons. Kita harus berani," tegas Jokowi.

Baca juga: Jokowi Lebih Konkret

Presiden mencontohkan kampanye hitam emak-emak di Karawang yang menfitnah dirinya, membuat isu pemerintah akan melarang azan dan melegalkan pernikahan sejenis jika dirinya terpilih kembali jadi presiden periode 2019-2024.

Menurut Jokowi, ada sekitar 9 juta masyarakat Indonesia yang mempercayai fitnah dan hoaks. Hal ini harus ditangkal. "Misalnya, pemerintah akan melarang azan. Logikanya masuk atau enggak masuk? Enggak masuk, tapi survei kita 9 juta masyarakat percaya. Ini survei ilmiah. Saya sudah bisik-bisik ke KH Ma'ruf Amin bagaimana mencegah ini," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan jamiyah NU ialah organisasi terbesar di Indonesia dan bahkan dunia yang memiliki kontribusi besar untuk negara. NU selalu berada di garis terdepan, baik saat perjuangan kemerdekaan Indonesia maupun menjaga negara dari kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara.

"NU sudah memberikan kontribusi perjuangan dalam menjaga, merawat Indonesia yang kita cintai bersama. Sejarah membuktikan NU selalu berada di garis terdepan, bukan hanya menjaga keutuhan Indonesi, tapi dalam menjaga siapa pun yang ingin mengubah dan mempertentangkan Pancasila. Bagi NU, Pancasila ialah solusi, kesepakatan untuk keadilan masyarakat Indonesia," tandasnya.

Presiden mengapresiasi tema munas dan konbes NU, yakni Memperkuat ukhuwah wathoniyah untuk kedaulatan rakyat.

Kedaulatan rakyat

Ketua Umum Tanfidziah PBNU KH Said Aqil Siroj menjelaskan latar belakang munas dan konbes yang mengambil tema Memperkuat ukhuwah wathoniyah untuk kedaulatan rakyat.

Menurutnya, tema itu mengacu pada situasi terkini Indonesia yang akan menggelar pesta demokrasi. "Pesta demokrasi serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta para wakil rakyat," katanya.

Ia menuturkan, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, NU perlu mengingatkan bahwa hasil pemilu harus mampu menjunjung dan menegakkan kedaulatan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintah. Baginya, kesejahteraan rakyat harus menjadi dasar kebijakan pemerintah. "Mandat sejati dari kekuasaan ialah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat," paparnya. (AD/P-2)