Korpri Diminta Kawal Dana Desa

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diminta menjaga dan mengawasi penyaluran dana desa agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan. Presiden Joko Widodo mengatakan, dengan besarnya alokasi dana yang sudah dikucurkan, diharapkan Indonesia bisa mengatasi problem gizi buruk. "Sistem pengawasan betul-betul dijaga agar dana desa pas betul," kata Jokowi saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Rakernas dihadiri pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jokowi menyebutkan, pemerintah hingga akhir 2018 telah menyaluran dana desa sebesar Rp187 triliun di 74.900 desa. Diharapkan, hingga akhir tahun ini jumlah total yang disalurkan bisa mencapai Rp257 triliun.

"Jadi semua barang apakah jalan, posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi," ujarnya. Jokowi juga mengimbau agar APBD dan APBN dirancang sesederhana mungkin dengan program yang dibuat bertujuan harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. "Jadi kalau desain APBN, APBD, desain sesimpel mungkin. Nggak usah banyak prog-ram, nggak usah. Program sedikit, fokus, sasaran tepat, gampang kontrol, hasil dirasakan oleh rakyat. Goal harus ke sana," paparnya.

Pada kesempatan itu Jokowi meminta Korpri untuk berkontribusi dalam menurunkan stunting (anak dengan postur pendek) sebagai akibat gizi buruk. Presiden menegaskan rasio gizi buruk balita harus dapat terus ditekan hingga di bawah 20%. "Berkaitan dengan stunting, saya ucapkan terima kasih, karena angka stunting kita turun dari 37% menjadi 30%. Saya minta harus anjlok lagi jadi di bawah 20%, anjlok lagi," katanya.

Lari cepat

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta para anggota Korpri terus meningkatkan kinerja. Walaupun mereka sudah bekerja dengan baik selama empat tahun terakhir, Jokowi meminta ASN bekerja lebih baik lagi. "Perlu saya sampaikan dan ini berkali-kali saya sampaikan. Memang kita sekarang harus lari cepat dalam rangka merespons perubahan-perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya," katanya.

Untuk itu, menurut Jokowi, Korpri harus memiliki sebuah platform, aplikasi sistem, dan menyiapkan talent pool untuk merespons perubahan dunia yang sangat cepat. Jokowi juga mengajak anggota Korpri mengubah orientasi kerja selama ini, yaitu dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Sebab, menurut Jokowi, orientasi hasil akan diikuti prosedur.

"Karena prosedur sudah kewajibannya. Bukan orientasi prosedur, orientasi hasil yang bisa dimanfaatkan bagi rakyat, masyarakat, negara. Kalau kita tidak berubah, ya ditinggal," jelasnya. Jokowi juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan pelayanan publik dengan terjun langsung ke masyarakat. ASN, tambahnya, harus lebih sering turun ke lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat demi mengetahui persoalan.

"Masalah betul-betul bisa dikuasai dan bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," tegasnya. Jokowi optimistis anggota Korpri dapat melakukan apa yang ia harapkan sebab umumnya ASN di lembaga pemerintahan diisi orang-orang intelek dan cerdas. "Para PNS kita, seluruh anggota Korpri adalah intelektual, orang pintar-pintar. Kalau ada yang berkata sebaliknya, pasti saya akan tentang itu karena nyatanya memang saudara-saudara intelektual," tukas Presiden. (P-4)