Rabu 13 Februari 2019, 18:50 WIB

KY dan MA Didorong Selidiki Putusan Bebas Bandar 3,4 Kg Sabu

KY dan MA Didorong Selidiki Putusan Bebas Bandar 3,4 Kg Sabu

Ist

 

ANGGOTA Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) proaktif menyelidiki putusan bebas Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, terhadap Syamsul Rijal, terdakwa bandar sabu seberat 3,4 kilogram.

Sahroni mengatakan, putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim PN Makassar menjadi anomali dan mencederai semangat pemberantasan narkotika yang sejak awal diusung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terlebih, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali telah menekankan jajarannya perihal narkoba sebagai kasus prioritas.

"Informasi yang saya terima, baik Polri maupun kejaksaan telah memberikan bukti lengkap mengenai jaringan sabu 3,4 kg tersebut namun hakim akhirnya menjatuhkan vonis bebas. Saya takjub dengan putusan tersebut, ini tak sesuai dengan ketegasan pemerintah atas pemberantasan narkoba," kata Sahroni, Rabu (13/2).

Sahroni mengingatkan, paradigma masyarakat terhadap peradilan di Indonesia masih menggambarkan adanya sorotan negatif terhadap hakim. Fakta bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum hakim semakin memperkuat anggapan negatif masyarakat terhadap sistem peradilan.

Karenanya, Sahroni mendorong KY menyelidiki untuk memastikan ada tidaknya hakim yang bermain atas putusan bebas bandar puluhan kilogram sabu tersebut. Tujuannya, tegas Sahroni, agar masyarakat mengerti apakah vonis bebas itu karena sesuatu hal atau memang putusan disebabkan bukti dan dakwaan yang lemah.

"KY dan Bawas MA harus proaktif memantau peradilan kasus besar, termasuk vonis bebas untuk bandar narkoba 3,4 kg sabu yang banyak pihak nilai janggal ini. KY dan Bawas MA harus memastikan apakah ada hakim yang bermain dalam kasus ini atau tidak," jelas Sahroni.

Baca juga: Aneh, PN Makassar Bebaskan Gembong Narkoba

Selain KY, politikus NasDem yang kembali menjadi calon leghislatif DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta III ini juga meminta pimpinan Polri dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan internal terhadap anggota yang menyidik hingga membuat tuntutan terhadap Syamsul Rijal.

"Kapolri dan Jaksa Agung juga harus memerintahkan jajarannya melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pastikan apakah memang penyidikan hingga dakwaan ada bermasalah dan berdampak pada lemahnya bukti. Apakah ada jajarannya yang bermain mata dalam kasus ini," Sahroni berpesan.

Diberitakan media, Syamsul Rijal alias Kijang, ditangkap di wilayah batas Indonesia-Malaysia pada September 2018. Sebelumnya, ia menjadi buronan sejak April 2016 pascapenangkapan empat tersangka yakni Brigpol Supardi, Edy Wilow, Haris, dan Brigpol Eddy Chandra yang keseluruhannya telah divonis 16 tahun penjara.

Barang bukti sabu seberat 3,4 kg milik jaringan ini diperoleh jajaran Polres Pinrang pada 7 April 2016 lalu di rumah orangtua Supardi di Kampung Kanni Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Syamsul Rijal yang tercatat sebagai warga jalan Bintang, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang juga disebut sebagai bandar besar yang terkait jaringan Hendra (kasus 5 kg sabu ) dan Cullang tersangka yang telah ditembak mati oleh polisi.

Setelah diteliti jaksa, pada Kamis, 11 Oktober 2018, berkas perkara pria berusia 32 tahun tersebut masuk ke pengadilan dengan nomor perkara 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks. dengan jaksa penuntut umum (JPU) Andi Hariani Gali. Syamsul Rijal kemudian dituntut selama enam tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1 miliar subsider dua bulan penjara.

Namun, Selasa (8/1), Majelis Hakim yang terdiri atas Mona Rika Pandegirot, Cenning Budiana dan Aris Gunawan menjatuhkan vonis bebas. Putusan ini ditanggapi JPU dengan pengajuan kasasi ke MA, Senin (21/1) lalu.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Makassar, Ulfadrian, kepada media mengungkapkan memastikan bukti diajukan ke pengadilan sama dengan yang diserahkan oleh pihak kepolisian. Dia mengamini pengajuan permohonan kasasi ke Kejaksaan Tinggi pascaputusan tersebut. (RO/OL-1)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kejagung Periksa Dua Laksamana Purnawirawan Pekan Depan

👤 Tri Subarkah 🕔Sabtu 29 Januari 2022, 11:22 WIB
Kejagung akan memeriksa pihak militer sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit Slot 123 Derajat Bujur Timur...
Dok MI

Wacana Koruptor 50 juta Tak Diproses, Kejagung: Pelanggaran administratif seperti kelebihan Bayar

👤RO/Micom 🕔Sabtu 29 Januari 2022, 11:10 WIB
Akan melukai keadilan masyarakat apabila dilakukan penindakan tindak pidana korupsi padahal hanya sifatnya kesalahan...
MI/HO

Ganjar Dinilai Mampu Lanjutkan Kerja Jokowi, Termasuk BRIN dan IKN

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 29 Januari 2022, 10:39 WIB
Relawan Sahabat Ganjar mendukung terbentuknya Generasi Emas Indonesia pada 2024, dan pemindahan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya