Nugroho Prasetyo Ketua Umum Partai Rakyat yang Sah, bukan I Ketut Tenang

"SIAPA Ketua Umum Partai Rakyat yang sah pada saat ini? Jawabannya, Nugroho Prasetyo!” Pernyataan ini harus dinyatakan, lantaran beberapa bulan belakangan, masyarakat bingung dan beranggapan ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Rakyat, antara Nugroho Prasetyo dan I Ketut Tenang.

Pada Rabu (23/1/19) malam di Jakarta, Nugroho Prasetyo dan para pengurus DPP Partai Rakyat menegaskan, pemecatan terhadap I Ketut Tenang telah dilakukan melalui Rapat Pleno DPP dan Dewan Pendiri Partai Rakyat di Bekasi.

Selanjutnya dalam rapat konsolidasi para ketua DPD Partai Rakyat seluruh Indonesia di Semarang pada 5 Desember 2018 dan di Hotel Louis Kienne Pandanaran Semarang dan pada 12 Januari 2019 di Hotel Aston Pandanaran, dibuatlah pernyataan bersama (surat pernyataan bersama di atas meterai), yang isinya, memberhentikan dengan hormat saudara Ketut Tenang dari jabatan Ketua Umum Partai Rakyat lalu mengangkat Nugroho Prasetyo sebagai Ketua Umum Partai Rakyat.

"Kami mengumumkan kepada seluruh kader Partai Rakyat dan seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia bahwa Nugroho Prasetyo adalah Ketua Umum Partai Rakyat yang sah. Selanjutnya kami meminta I Ketut Tenang untuk tidak lagi melakukan kegiatan politik apa pun yang mengatasnamakan Partai Rakyat. Jika Saudara I Ketut Tenang masih melakukannya, maka kami akan segera menempuh jalur hukum," beber juru bicara Partai Rakyat, Petrodes M Mega D Keliduan di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/19) malam.

Partai Rakyat, cerita Nugroho, didirikan pada 2015 oleh sejumlah pendiri termasuk dirinya sebagai pendiri utama. Pada mulanya, partai ini memang dipimpin Nugroho Prasetyo dan selanjutnya pada 2017, Nugroho menyerahkan  pucuk pimpinan sementara kepada I Ketut Tenang karena alasan pribadi.

Pada waktu itu, Nugroho dan para pengurus DPP lainnya memberikan tugas penting kepada I Ketut Tenang agar partainya lolos verifikasi Pemilihan Umum 2019, namun I Ketut Tenang gagal mewujudkannya.

Kegagalan itu memunculkan reaksi kekecewaan dari seluruh pengurus DPP Partai Rakyat, termasuk Nugroho dan jutaan kader. Alasan lain, sebut Nugroho, pertama, secara sepihak, Ketut Tenang  membuat keputusan untuk mendukung pengusaha berinisial SA menjadi calon Wakil Presiden pendamping Joko Widodo.

Kedua, Ketut Tenang melakukan pergantian pengurus DPP dan ketua-ketua DPD tanpa melalui mekanisme partai. Ketiga, Ketut Tenang membuat kongres tandingan Partai Rakyat lalu mengangkat Baharudin Utih menjadi sekretaris jenderal. Keempat, ada indikasi kuat Ketut Tenang menjual partai kepada SA.

"Kami mohon kepada seluruh kader Partai Rakyat untuk tetap tenang. Mari kita sama-sama berdoa dan fokus ke 8-12 Februari 2019 di Solo untuk kongres Partai Rakyat sekaligus deklarasi organisasi sayap partai bernama Front Pembela Rakyat. Insya Allah di akhir kongres kita akan mendeklarasikan secara resmi dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 1, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Mohon doanya pula agar Pak Jokowi, Pak Ma’ruf Amin dan lainnya bisa hadir," pungkas Nugroho penuh harap. (RO/OL-1)