Soal Terorisme, Prabowo Gagal Paham, Kiai Ma'ruf Tegas

DEBAT pertama capres dan cawapres digelar Kamis (17/1) malam. Salah satu hal yang dibahas dalam debat itu adalah masalah terorisme. Dalam debuat itu, calon presiden nomor urut 02 menunjukkan ketidakpahamannya mengenai akar masalah terorisme. Adapun calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Ma'ruf Amin memberi jawaban yang sangat tajam dan mengena. Hal itu dikatakan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Amin, Ace Hasan Syadzily, dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Jumat (18/1).

"Walau pun mengklaim berpengalaman, Prabowo salah besar kalau mengatakan teroris dikirim dari negara lain serta menyederhanakan masalah terorisme sebagai persoalan ekonomi. Berbeda dengan Prabowo, sikap Jokowi-Kiai Ma’ruf tegas," ujar Ace.

Kiai Ma'ruf menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan sehingga harus diberantas hingga akar-akarnya.

Menurut Ma'ruf, MUI memfatwakan bahwa terorisme bukan jihad. Terorisme adalah perbuatan kerusakan.Terorisme harus dicegah melalui kontraterorisme dan pendekatan deradikalisasi tanpa harus melanggar HAM melalui kerjasama juga dengan ormas.

Baca juga: TKN Bakal Evaluasi Manajemen Waktu Ma'ruf Amin dalam Debat

"Bahkan KH Ma’ruf Amin bicara konkret dan paham teori terorisme. KH Ma’ruf Amin menyebutkan deradikalisasi terhadap mereka yang sudah terpapar terorisme ada dua pendekatannya yaitu kalau disebabkan faktor ekonomi, pendekatannya adalah pemberian lapangan kerja agar para teroris mendapatkan pekerjaan dan nafkah yg layak. Jika penyebabnya adalah paham agama yang menyimpang, maka negara wajib membawanya ke jalan yang lurus," papar Ace.

Hal itu, imbuhnya, menunjukan bahwa KH Ma’ruf Amin menguasai masalah dan juga tangkas menjawab isu hukum dan terorisme. Banyak pihak yang meremehkan KH Ma’ruf Amin dalam debat.

"Tapi, semalam justru dengan ketenangan dan jawabannya yg sistimatis KH Ma’ruf Amin jadi bintang," ujar Ace.

"KH Ma’ruf Amin dengan sengaja memberikan ruang yang lebih luas kepada Pak Jokowi untuk menjawab karena  Presiden adalah single chief of executive, pemegang kendali pemerintahan tertinggi menurut  konstitusi. Jadi Pak Jokowi yang perlu lebih banyak menyampaikan visi misi dan juga pandangannya terkait tema debat," pungkasnya. (RO/OL-2)