Hindari Gaduh, Jokowi Diminta Segera Respons Isu Reshuffle

Presiden Joko Widodo diminta untuk segera merespons isu reshuffle yang saat ini terus mencuat di publik. Sehingga, awal tahun 2016 nanti publik tidak dipertontonkan kegaduhan tentang reshuffle kabinet.

Sekertaris fraksi Partai Golkar Bambang Soesetyo mengatakan, jika memang perlu dilakukan reshuffle, maka Jokowi harus segera memberi kepastian. Sehingga kata dia, rencana perombakan kabinet itu tidak menjadi isu yang liar dan berlarut-larut.

"Kalau isu tentang reshuffle tidak dikendalikan, dia akan merusak kepastian. Para menteri pun tidak akan nyaman bekerja," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/12).

Menurut dia, saat ini Jokowi tengah diuji konsistensinya. Apalagi, baru-baru ini Jokowi berjanji bahwa pemerintah akan bekerja lebih cepat dan lebih keras lagi karena tantangan di tahun 2016 jauh lebih berat.

"Presiden juga mendorong para menteri meningkatkan efektivitas pemanfaatan APBN 2016," imbuh dia.

Untuk mewujudkan tujuan itu, Bamsoet menilai suasana di tubuh Kabinet Kerja harus kondusif dan kompak. Sebab, ia meyakini soliditas kabinet akan sulit terbangun jika para menteri terus dihantui reshuffle kabinet. "Para menteri juga butuh kepastian. Hanya presiden yang bisa memberi kepastian itu," lanjut dia.

Untuk itu, Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini berharap Jokowi sudah dapat memberi kepastian tentang reshuffle kabinet pada awal tahun 2016. Apalagi, untuk merealisasikan APBN 2016, setiap kementerian atau lembaga butuh waktu untuk konsolidasi, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Kalau terjadi reshuffle kabinet, proses konsolidasi oleh figur menteri baru tentu tidak mudah," ucap dia.

Selain itu, kepastian yang diberikan Jokowi pun nantinya bakal menghindari kegaduhan. Karena itu, jika Jokowi dapat memberi kepastian tentang reshuffle kabinet akan jauh lebih baik.

"Sebaliknya, jika presiden tidak segera memberi respons, yang akan terjadi adalah kegaduhan. Masyarakat sudah tidak ingin lagi ada kegaduhan," pungkas dia.

Isu reshuffle jilid II di Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla kembali mencuat. Partai Amanat Nasional sebagai pemain baru di Koalisi Pemerintah kabarnya akan mendapatkan jatah dua menteri menteri sekaligus dalam isu reshuffle ini.

Dua nama yang santer akan masuk dalam kabinet yakni Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Anggota DPR fraksi PAN Asman Abnur.

Sebelumnya, Ketua DPP Didik J Rachbini, menilai pemberian jatah menteri merupakan hal yang biasa sebagai partai pendukung pemerintah. Namun, ia menegaskan tidak ada tawar menawar menteri dalam keputusan PAN yang telah menyatakan dukungannya kepada pemerinah.

"Kita dikalangan pimpinan Partai Amanat Nasional memikirkan bahwa langkah mengambil keputusan bergabung dengan pemerintah itu sebagai langkah yang strategis, jauh dibawah soal tawar menawar menteri. Ini sebuah konsekuensi biasa bukan inti dari masalah utama," kata Didik dalam PrimeTime News, Metro TV, Kamis 24 Desember 2015.

Tetapi, Didik menilai PAN sebagai bagian baru di koalisi pemerintah harus diterima dengan baik oleh partai pendukung pemerintah lain. Terkait keputusan masuknya PAN di kabinet, Didik menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo.

"Rekan-rekan pimpinan tidak mempermasalahkan ini sebagai hal yang rebutan seperti Pilkada. Tapi ini diserahkan kepada Ketua Umum (Zulkifli Hasan) berdiskusi dengan presiden (Joko Widodo) sebaik-baiknya, seadil-adilnya," tukas dia.(Q-1)