Pengamanan Natal Gambaran Kesiapan Polri Hadapi Pemilu Serentak

HARAPKAN Natal dan perayaan tahun baru berlangsung kondusif, anggota Komisi III Ahmad Sahroni menekankan keberhasilan pengamanan dilakukan Polri menggambarkan siap tidaknya menghadapi pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Perayaan Natal dan tahun baru kali ini dianggap Sahroni sangat krusial. Hal ini mengingat pelaksanaan Pemilu serentak akan berlangsung empat bulan ke depan. Dinamika yang terjadi dalam ketertiban dan keamanan masyarakat saat Natal dan tahun baru secara gamblang disampaikan Sahroni sekaligus menunjukkan indikasi potensi gangguan saat Pemilu serentak digelar.

“Aman tidaknya perayaan Natal dan tahun baru kali ini akan memberikan gambaran kesiapan Polri meredam gangguan saat Pilpres yang tinggal hitungan bulan saja. Terlebih Pemilu serentak masih berpotensi munculnya penggunaan SARA yang menimbulkan disharmonisasi,” kata Sahroni, Minggu (23/12).

Dirinya mengingatkan Polri tak boleh lengah dalam pengamanan Natal dan tahun baru, khususnya terhadap aksi teror. Pelaku yang mencoba merusak tatanan harmonis kerukunan umat beragama dengan aksi bom di gereja ataupun tempat lain saat pelaksanaan Natal dan tahun baru disampaikannya harus ditindak tegas.

Dalam kesempatan yang sama Sahroni meminta Polri mencermati dan menganalisa rangkaian teror bom yang terjadi pada tahun ini. Seperti lima bom yang diledakkan di Surabaya oleh para pelaku teror pada tanggal 13-14 Mei lalu.

“Jangan lengah terhadap aksi teror. Saya yakin Polri telah melakukan pemetaan dengan baik dan mampu mengamankan potensi gangguan yang akan muncul,” pesan Sahroni berharap peristiwa bom di gereja saat malam Natal di tahun 2000 lalu tak terulang.

Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, sebanyak 94.946 personel Polri disiagakan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan dibuat dalam skema prioritas satu dan prioritas dua. Total kekuatan untuk Polda yang masuk prioritas satu, sebanyak 69.080 personel. Sementara 1/3 personil Polri dikerahkan untuk pengamanan Polda berkategori prioritas dua.

Polda yang termasuk prioritas satu yakni Polda Sumatera Utara, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, NTT, dan Papua. Sementara 21 polda kategori prioritas dua diantaranya Polda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Dengan objek pengamanan sebanyak 57.946 lokasi dengan fokus terbesar tempat ibadah, Dedi menuturkan pengamanan bersinergi dengan TNI, pemda, ormas,,dan stakeholder terkait. (A-4)