JK: Belum Ada Pembicaraan Perombakan Kabinet

Kabar mengenai perombakan kabinet kembali muncul ke permukaan. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan belum ada pembicaraan tentang perombakan kabinet di Istana.

"Ah belum dibicarakan. Kan saya bilang belum dibicarakan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).

Sejumlah elite partai Koalisi Indonesia Hebat dikabarkan berkumpul di Kediaman Ketua Partai Demokrasi Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar. Pertemuan itu membahas dinamika politik nasional yang terjadi belakangan.

JK mengaku tak tahu dengan isi pertemuan itu. Sebab, ia tak hadir dalam pertemuan.

Saat ditanyakan mengenai evaluasi terhadap menteri Kabinet Kerja, kata JK, evaluasi rutin dilakukan untuk melihat kinerja dari pembantu presiden itu. Evaluasi, tambah dia, tak selalu berhubungan dengan perombakan kabinet.

"Iya kalau mau evaluasi kan setiap saat saja tentu, mau reshuffle atau tidak, selalu kan kita mengevaluasi, memberikan nasihat, memberikan cara. Tidak ada khusus evaluasi mau reshuffle," kata JK.

Beberapa waktu lalu, JK tak menyangkal ada perseteruan di dalam Kabinet Kerja. Kabar ini terkuak setelah Presiden Joko Widodo meradang di sidang kabinet mengenai polemik antarmenteri yang tak berkesudahan.

JK meminta menteri di kabinet dapat bekerja dengan akur dan tak membuat kegaduhan. Pria asal Makassar ini juga mengatakan iklim di Kabinet Kerja tak terlalu baik.

"Baik, tapi di luar kadang pura-pura baik," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Selasa (3/11).

Di hari yang sama, Sejumlah petinggi partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto, selain Megawati, hadir dalam pertemuan ini, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, Ketua Fraksi DPR Partai Nasdem ?Viktor Kaiskodat, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum DPP PPP versi Mukhtamar Surabaya, Romahurmuziy.

DPR bakal kontrol pemerintah

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan soal reshuffle kepada Presiden Joko Widodo. DPR bersifat menunggu, namun tak akan diam.

"Tugas DPR beri kontrol kepada pemerintah," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).

Pemerintah, tambah politikus Partai Golkar harus hati-hari. Kondisi ekonomi global masih butuh perhatian pemerintah. Fokus sebaiknya diberikan pada penyerapan anggaran secara baik.

"Dalam reshuffle saya percayakan pada presiden. Kalau presiden minta masukkan dan pertimbangan DPR, kita beri info dan evaluasi yang dilakukan anggota dewan," tambahnya.

Isu reshuffle semakin kencang pascapertemuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berkumpul di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa 3 November. (Q-1)