JK: Jika Golkar tak Bersatu, Lebih Baik Jadi Ormas

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menegaskan Partai Golkar jika tidak segera bersatu maka akan menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Beberapa bulan lalu kita alami situasional yang menyebabkan kita jadi terbelah. Saya sampaikan ke Aburizal dan Agung, Anda ini hanya mau buat sejarah baru yang membuat negatif bagi Anda berdua. Kalau tidak bersatu, Anda justru membawa partai menjadi ormas," ujar Jusuf Kalla di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (1/11) malam.

Menurutnya, pada prinsipnya partai politik mempunyai cita-cita untuk berada di kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif. Ia mengatakan, kalau Partai Golkar tidak ikut Pilkada, itu artinya kehilangan kesempatan dengan sengaja untuk mendapatkan posisi di daerah.

"Kalau seperti itu, jadilah Golkar sebagai ormas aja. Setelah saya bilang itu, semua tidak setuju Golkar jadi ormas. Meski lewati proses berbelit, namun kita kembali bersatu," jelasnya.

Pada kesempatan itu, JK juga memberi pesan kepada calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak mendatang. Ia mengatakan ada tiga tahapan setidaknya untuk mereka persiapkan.

"Pertama, dikenal yaitu lewat pasang baliho di mana-mana. Kedua, disukai yaitu dengan mengemukakan pemikirannya yang menjadi track recordnya. Ini supaya dia disukai orang. Kemudian ketiga, terpilih. Kalau Anda sudah dikenal dan disukai pasti Anda akan dipilih," paparnya.

JK juga mengingatkan apabila sudah janji kepada rakyat, haruslah ditepati. Ia berpesan kepada para calon kepala daerah dari Partai Golkar untuk tidak membohongi masyarakat.

"Janji penting, tapi yang lebih penting lagi dilaksanakan dan jangan berbohong kepada rakyat," pungkasnya.

Tidak Ada Munaslub

Dalam kesempatan terpisah, JK yang juga tokoh senior Partai Golkar mengatakan Golkar tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Kalau munaslub tidak ada tapi yang penting mengikuti proses hukum," ujar JK usai menghadiri Syukuran dan Silaturahmi Nasional Partai Golkar di Jakarta, Minggu (1/11) malam.

Lebih lanjut ketika ditanya siapa kepengurusan yang sah di mata pemerintah, JK menyerahkan hal tersebut kepada mekanisme internal partai.

"Pemerintah saya kira sekarang memandang satu Golkar. Nanti siapapun tergantung internal tapi tentu jelas keputusan Mahkamah Agung diikuti dengan baik kemudian dijabarkan dalam bentuk dialog bersama sesuai AD/ART gitu saja," ucapnya.

JK menjelaskan, sebenarnya tidak ada permasalahan prinsip di Partai Golkar. Oleh karenanya yang sekarang perlu dilakukan ialah memenangkan kader Golkar dalam pemilihan kepala daerah dan menjadikan Golkar sebagai partai yang besar.

"Tentu Golkar itu kan tidak ada masalah prinsip tapi intinya kan yang paling penting memenangkan Golkar ke depan, menjadikannya besar dan setelah itu bagaimana Golkar membawa bangsa ini lebih baik lagi," katanya.

Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie mengungkapkan hal yang sama bahwa tidak ada munaslub.

"Kalau munaslub tidak ada. Tapi nanti memang ikuti AD/ART kita akan bersama-sama menentukan," ucapnya.

Adapun terkait posisi Golkar dan Koalisi Merah Putih dalam menyikapi pemerintahan, ARB mengatakan, Golkar tetap loyal namun kritis. Pun, Golkar belum mau bicara terlalu jauh apabila diminta bergabung dengan pemerintah.

"Ini namanya belum beranak udah berbesan. Belum ditawarkan sudah nanya," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan ikut campur soal penetapan kepengurusan di tubuh Partai Golkar.

"Kita tunggu saja, mereka partai yang sudan dewasa biarlah diumumkan resmi. Kasihlah mereka waktu berapa hari ke depan untuk mengambil keputusan. Pemerintah tidak akan campur tangan untuk keadaan internal partai," katanya. (Q-1)