Penyelesaian Masalah di Tanah Papua Harus Melalui Dialog

PERISTIWA penembakan di Kabupaten Nduga, Papua kembali membuka ruang diskursus baru soal pendekatan terhadap masyarakat Papua. Peneliti LIPI Adriana Elizabeth menuturkan proses penegakan hukum bagi kelompok yang melakukan penembakan tersebut harus dibarengi dengan pendekatan dan dialog.

Adriana mengatakan jika tidak, maka mata rantai masalah Papua terus berjalan. Karena, menurut Adriana peristiwa ini telah terjadi sejak beberapa tahun lalu hasil dari diskriminasi yang diterima, krisis kepercayaan, dan tidak adanya perhatian pemerintah.

"Saya rasa itu perwujudan dari apa yang dirasakan masyarakat selama ini, ya. Ada ketidakpercayaan dan diskriminasi. Kemudian yang dibutuhkan apa? Ya pendekatan, duduk bersama, dan menghilangkan adanya rasa ketidakpercayaan tersebut," tandas Adriana.

Meski demikian, ia mengatakan kepercayaan yang dibangun dengan dialog tersebut haruslah dilakukan dengan jangka panjang. Masyarakat Papua, kata Adriana sudah kehilangan kepercayaan dari pemerintah. Terlebih ketika menyinggung masalah rasa akan sulit mengukurnya. Lalu, diwujudkanlah dalam sikap, seperti memberontak agar diperhatikan. Untuk itu diperlukan perlakuan khusus terhadap suara-suara sumbang, terlebih mengenai gerakan yang ingin menginginkan keluar dari NKRI.

"Jangan salah memperhatikannya, jangan lalu ditumpas dan dilibas. Perlu dialog jangka panjang. Ini yang paling sulit, ya. Pemerintah memang berusaha membuat Papua lebih baik. Tapi, itu tidak cukup dengan infrastruktur. Ada pendekatan lain untuk menghilangkan ketidakpercayaan," kata Adriana.

Caranya, menurut Adriana bisa melakukan komunikasi secara langsung dan intens untuk saling memahami. LIPI, kata Adriana, mendorong adanya dialog jangka panjang tersebut. Adriana meminta mencoba memandang sisi pembangunan dari perspektif mereka sendiri.

"Nah, selama ini justru mereka yang menyesuaikan kepada kita, meski kita menjadi pendatang. Tentu mereka tidak bisa mengusir. Tapi kita datang dengan stereotip negatif tentang mereka. Kita yang harusnya memuat esensi kemanusiaan," tandas Adriana.

Meski demikian, Adriana menilai upaya pemerintah dalam membangun Papua dengan memprioritaskan pada infrastruktur telah baik. Hal itu, telah ada sejak pemerintahan SBY melalui unit percepatan pembangunan di Papua.

"Sekarang selama 4 tahun ini peningkatan yang signfikan dalam upaya pemerintah membangun infrastruktur. Dengan jalan dan jembatan yang dibangun, maka membuat daerah-daerah dapat saling terhubung. Masalahnya, belum maksimal dan sampai ke pelosok-pelosok," kata Adriana.

Hal itulah yang kemudian berhubungan dengan percepatan sumber daya manusia. Adriana mengatakan upaya pembangunan SDM yang diminta oleh masyarakat Papua, Adriana mengatakan pemerintah sudah berada dalam jalur yang tepat seiring dengan jalannya pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, dalam prosesnya tentu tidak mudah dan butuh waktu, terlebih ditambah kondisi geografis Papua yang cukup menyulitkan.

Adriana mengatakan ketika kasus kelaparan di Asmat beberapa waktu lalu, karena terkendala akses jalan yang sulit dilalui. Tenaga medis sulit untuk sampai di lokasi. Sekarang, menurut Adriana ada upaya pemerintah untuk mendekatkan antarlokasi dengan membangun akses. Akan tetapi, Adriana mengakui perlu peningkatan di wilayah lain.

"Infrastruktur yang dibangun itu penting, bahwa belum optimal, iya. Termasuk juga sektor lain, pendidikan dan kesehatan belum meningkat secara signifikan. Ketika SDM Papua belum memanfatkan infrastruktur yang ada, tentu itu ada di daerah lain," katanya.

Selain itu, ia juga menambahkan pembangunan SDM juga diimbangi dengan para tenaga pendidik dan kesehatan yang harus sampai ke pelosok daerah. Ia mengatakan banyak warga di pedalaman tidak bisa mendapatkan akses kesehatan terhalang oleh akses jalan yang belum memadai.

"Artinya menjadi sangat logis, jika kemudian SDM belum ikut terangkat. Saya pikir bukannya pemerintah tidak belum melakukan apa-apa, tapi justru keduanya harus sejalan dan menjadi prioritas," kata Adriana.

Secara umum, Adriana mengatakan konflik di Tanah Papua tidak akan berhenti sampai pemerintah terus berupaya melakukan pendekatan secara psikologis. Ia berharap pemerintah mampu membangun komunikasi yang baik dengan semua lapisan masyarakat, agar krisis kepercayaan itu dapat dihilangkan. (OL-4)