Jokowi-Amin Unggul di Konsep Sinergi Pusat dan Daerah

PENGAMAT Kebijakan Publik dari Prakarsa AH Maftuchan memandang ada perbedaan mendasar dari visi misi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga dalam Pilpres 2019.

Ia menilai bahwa visi misi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih kuat soal sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah ketimbang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Dibanding dengan visi-misi Prabowo-Sandi, paslon Jokowi-Ma'ruf Amin menyoroti sinergi yang cukup kuat antara pemerintah pusat dengan daerah. Dari yang sentralisasi menjadi desentralisasi merupakan perubahan yang besar," ungkap Maftu dalam diskusi 'Mencari Format Indonesia Maju' di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Selasa (30/10).

Dengan adanya dana desa, kemudian desa mempunyai rencana anggaran menjadi penegasan yang cukup kuat antara pemerintah dengan daerah untuk bersinergi dengan baik. Itu terpaparkan dalam visi misi Jokowi-Amin.

Sebaliknya, di dalam visi-misi Prabowo-Sandiaga, porsi pemerintah dengan daerah tidak secara eksplisit disebutkan. Mereka hanya menyebutkan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tanpa mengemukakan cara mewujudkannya.

"Nah, perbedaan signifikan itu dilihat juga dari cara masing-masing kedua paslon in mendeliver caranya. Cara akan menentukan hasil," terang Maftu.

Kemudian Maftu menyoroti visi misi paslon nomer urut 02 yang cukup kuat soal konteks ekonomi dibanding paslon nomer urut 01. "Prabowo-Sandiaga dalam konteks ekonomi cukup kuat. Meskipun dua-duanya sama dalam menyoroti soal kemandirian dan kedaulatan," imbuhnya.

Menurut Maftu, yang menjadi ukuran pertama suatu bangsa maju adalah sumber daya manusia. Kemudian, infrastruktur yang baik, yakni yang juga dapat diakses oleh semua warga, baik warga penyandang disabilitas maupun lainnya.

Tolak ukur ketiga yang menunjukan suatu bangsa maju adalah sumber daya alam yang dikelola dengan baik, yaitu ramah lingkungan. Bangsa yang maju bisa memikirkan efek ke depan atas pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Tolak ukur lainnya, lanjut Maftu, adalah kondisi ekonomi yang baik disertai tata kelola pemrintahan yang baik. "Tata kelola pemerintah baik seperti pemberantasan korupsi, pelayanan publik untuk administrasi umum juga menjadi indikator utama yang menunjukan suatu negara maju atau tidak," tandasnya. (A-2)