Golkar Dukung Pemerintah Tuntaskan Persoalan Guru Honorer

SEKJEN Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan pihaknya mendukung pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan penuntasan guru honorer kategori 2 (K-2).

"Tenaga guru honorer K-2 yang tidak lolos untuk menjadi PNS, hal ini yang sepatutnya segera dicarikan solusi. Faktanya memang guru ini kurang, bangunan ada, siswa ada, tapi guru tidak ada, akhirnya sekolah merekrut guru dari yang ada," kata Lodewijk disela-sela Seminar Nasional bertajuk Kebijakan Penuntasan Guru Honorer K-2, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).

"Bahkan di daerah perbatasan, sekolah sampai merekrut guru dari tantara. Juga mirisnya gaji guru sangat kecil. Ini masalah-masalah sosial yang tidak bisa kita mungkiri," sambung dia.

Senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. Menurut dia, hampir semua anggota DPR sering mendapatkan pengaduan yang menyangkut masalah tenaga honorer termasuk dari guru-guru.

“Setiap kunjungan ke dapil selalu dipertanyakan dari konstituen tentang status honorer. DPR adalah wakil rakyat sudah selayaknya memperjuangkan apa yang disuarakan oleh para guru honorer. Jadi partai Golkar tidak abu-abu, Partai Golkar mendukung honorer masuk ke dalam birokrasi kita," ujar dia.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, mengatakan saat ini terdapat 735.825 guru honorer. Dari jumlah tersebut sebanyak 157.210 orang tercatat masih berstatus K-2.

Ia mengakui bahwa pemerintah sudah merumuskan kebijakan penangganan guru honorer. 

"Pemerintah sudah membuat simulasi penanganan guru honorer K-2, yaitu sebanyak 12.883 untuk mengikuti tes CPNS sesuai peraturan perundang-undangan. Jika tidak lulus, nanti akan dibuka kesempatan bagi mereka untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata dia.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menegaskan Komisi X DPR siap mendukung penuntasan masalah guru honorer K-2. 

“Kami sangat serius mendukung penyelesaian masalah guru honorer ini. Kami di DPR sudah dua kali rapat gabungan lintas komisi. Bersama Komisi IV, Komisi XIII, Komisi IX, Komisi X juga Komisi XI kami rapat bersama para mitra kementerian," tandasnya. (OL-3)