Istana Sebut Tidak Semua Menteri Diizinkan Nyaleg

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung mengakui bahwa ada sejumlah menteri yang akan maju dalam pemilihan legislatif 2019 nanti. Namun, kata Pramono, tidak semua menteri diizinkan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif.

"Memang ada beberapa menteri yang tidak diizinkan seperti Mendagri, saya (Seskab), karena memang tugas sehari-hari tidak memungkinkan untuk ditinggalkan karena memang kan Sesneg, Seskab itu melekat dengan Presiden," kata Pramono di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Selasa (17/7).

Selain Mendagri, Seskab dan Sesneg, menteri yang tidak diizinkan untuk maju dalam Pileg adalah Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Pasalnya, menteri tersebut tidak bisa meninggalkan tugasnya begitu saja.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan bahwa ada sejumlah menteri yang secara resmi telah menyampaikan niatnya untuk menjadi caleg. Presiden pun telah memberikan izin kepada menteri yang bersangkutan. Mereka antara lain Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

"Memang beberapa menteri akan menjadi pengumpul suara bagi partai yang bersangkutan, misal Mba Puan di Dapil Solo. Suara Mba Puan pada waktu Pileg yang lalu itu hampir 400 ribu, artinya kan 2 kursi sendiri sehingga kalau tidak maju, suara itu akan sangat disayangkan," terang Pramono.

Selain menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan maju dalam Pileg, tiga menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa pun akan melakukan hal yang sama. "(Menteri dari) NasDem tidak ada. Lalu PPP antara iya dan tidak karena Pak Menag sedang konsentrasi untuk haji sehingga beliau tidak," jelasnya.

Kendati demikian, Pramono menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan bahwa siapapun menteri yang maju dalam Pileg tetap harus memprioritaskan tugas-tugas utamanya. Selain itu, mereka diizinkan untuk melakukan sosialisasi di dapilnya masing-masing hanya pada akhir pekan.Ia pun mengingatkan kepada menteri yang maju di Pileg 2019 mendatang tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya.

"Kami meyakini ini sudah menjadi hal yang biasa karena UU mengatur hanya dengan cuti sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja," pungkasnya. (OL-7)