Publik Khawatir Politik Identitas Pilkada DKI Terulang di Pilpres 2019

REALITAS adanya pembelahan di masyarakat, seperti insiden di Pilkada DKI 2017, dikhawatirkan bakal terulang pada Pilpres 2019 mendatang. Publik berharap para capres-cawapres dapat mengesampingkan pelbagai isu yang berpotensi memecah belah nilai-nilai kebangsaan dan kebersamaan.

Hal itu dikemukakan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa dalam konferensi pers terkait hasil survei bertajuk Menurunnya Pro Pancasila dan Harapan pada Capres, di kantor LSI, Jakarta, Selasa (17/7).

"Capres-cawapres ke depan tidak lagi bermain di wacana atau isu yang berpotensi memecah belah nilai kebangsaan dan kebersamaan. Kita lihat contohnya di Pilkada DKI, di mana pembelahan itu sangat terasa dan efeknya bisa jadi sampai sekarang masih terasa," ujar Ardian.

Parameter itu, sambung dia, terlihat dari hasil survei LSI yang dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018. Dalam survei tersebut menyebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai luntur dan tidak terinternalisasi di masyarakat.

Dalam kurun 13 tahun terakhir, sambung dia, publik yang pro-Pancasila menurun sebanyak 10%. Pada 2005 hal itu masih berada di poin 85,2%, 2010 (81,7%), 2015 (79,4%), dan kembali anjlok menjadi 75,3% di 2018. Meski masih mayoritas, namun fakta terjadinya penurunan sebesar 10% menurutnya tetap perlu mendapat perhatian serius.

Di sisi lain, publik yang pro terhadap NKRI bersyariah justru mengalami kenaikan dari 4,6% di 2005 menjadi 7,3% di 2010. Angka tersebut kembali merangkak pada 2015 dengan 9,8% dan 13,2% pada 2018.

"Dalam kurun 13 tahun ada kenaikan persetujuan publik terhadap NKRI bersyariah sebesar 9%," paparnya.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya segera mengambil langkah-langkah untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Misalnya, dengan memperkuat kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta kembali memunculkan 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.

"Jadi, kalau itu sudah dilakukan maka ke depan kebersamaan dan kebangsaan akan tetap utuh, meski masih terjadi perbedaan-perbedaan yang ada. Saat ini, ada bukti bahwa masyarakat masih banyak yang khawatir terjadi politik indentitas di pilpres mendatang," pungkasnya. (OL-7)