Menkopolhukam Minta Masyarakat Jaga Perdamaian

SELAIN menyelenggarakan kegiatan akbar berskala internasional, seperti Asian Games 2018 dan pertemuan IMF di Bali, pemerintah pun bakal menggelar kontestasi Pilpres dan Pileg 2019. Oleh karena itu, semua pihak diimbau untuk senantiasa menjaga perdamaian agar rangkaian acara tersebut dapat berjalan lancar.

Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto saat membuka sarasehan nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), di Jakarta, Selasa (10/7). Acara tersebut mengusung tema 'Merawat Perdamaian: Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur'.

Wiranto yang hadir mewakili Presiden RI Joko Widodo, menegaskan sarasehan Setjen Wantannas sejatinya mampu membuahkan satu pemikiran-pemikiran cerdas agar perdamaian dan persatuan bangsa yang sudah dimiliki bangsa dapat dirawat dengan sebaik-baiknya.

Ia berharap para pakar dan narasumber yang dihadirkan dalam acara sarasehan tersebut bisa memberikan kontribusi positif, yakni bagaimana cara bangsa Indonesia merawat warisan dari pendahulu (founding father) berupa negara yang sudah terbebas dari konflik dengan penjajah.

"Tatkala merdeka, konflik selesai itu membangun perdamaian. Maka saya katakan bahwa Pancasila yang di tengah itu, kan persatuan Indonesia. Dalam UUD 1945, pembukaannya juga disampaikan di sana untuk membangun satu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," ujar Wiranto.

Pihaknya berharap perdamaian yang selama ini terjaga di Maluku dan Maluku Utara dapat terus dipelihara. Masyarakat di sana pun harus menjaga kerukunan sebagai modalitas persatuan bangsa. Ia mencontohkan seperti lagu 'Maluku Tanah Pusaka' yang dinyanyikan dalam acara tersebut pun memiliki pesan khusus, yakni masyarakat Maluku wajib menjaga perdamaian sebagai cita-cita nasional. Ia berharap konflik tak terulang kembali, apalagi jelang Pilpres dan Pileg 2019.

"Dari ujung Halmahera sampai tenggara jau, kita samua basudara. Syarat cita-cita nasional adalah bersatu, berdaulat, mandiri. Jujur kita perlu berdialog. Objeknya agar masyarakat kita dalam politik mencari pemimpin jangan sampai salah pengelolaan," kata dia.

Kepala Biro Persidangan, Humas, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas Brigjen Isaac Marcus, menambahkan pelbagai upaya menciptakan perdamaian yang berhasil dilakukan pemerintah pascainsiden berdarah di Maluku dan Maluku Utara sejatinya dapat menjadi acuan untuk terus merawat kedamaian di Tanah Air. Konflik pun bisa diselesaikan dengan terus mengobarkan semangat persatuan.

"Melalui silaturahmi nasional di ajang sarasehan ini diharapkan cara-cara perdamaian yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara dapat menjadi acuan bagi nasional, regional, dan dunia internasional," ujarnya.

Menurut dia, konflik yang terjadi di Kepulauan Maluku pada 1998-2009 merupakan contoh bahwa upaya menciptakan kedamaian merupakan sebuah keniscayaan. Konflik berlatar etnis, politik, dan ekonomi, di sana, bisa diselesaikan. Masyarakat pun kini bisa hidup dengan damai dan tenteram.

Isaac berharap resolusi konflik di Maluku dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Di sisi lain, kedamaian tersebut otomatis dapat mendorong proses pembangunan, khususnya untuk merealisasikan program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK.

"Sarasehan nasional ini dapat menjadi pendorong diterbitkannya produk legalitas yang mendukung percepatan pembangunan di Maluku sesuai rencana pembangunan pemerintah. Dengan begitu perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai," pungkasnya. (OL-7)