NasDem Tegaskan Setuju Gunakan Hak Angket Terbatas

PARTAI NasDem menyatakan pihaknya setuju untuk menggunakan hak angket untuk menyelesaikan kekisruhan penunjukan dari Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat. Namun, hak angket yang dimaksud hanya bersifat terbatas meminta keterangan pemerintah saja.

"Sejauh angket itu bertujuan sampai dengan meminta dan penjelasan pemerintah maka NasDem mendukung. Hanya sampai ditingkat itu karena itu dibutuhkan masyarakat, tetapi tidak mendukung apabila itu diteruskan untuk tindakan politik selanjutnya," terang Sekjen NasDem Johnny G Plate saat dihubungi Rabu (20/6).

Tindakan politik yang dimaksud misalnya adalah pernyataan pendapat dari pansus angket. Jhonny menjelaskan jika ada langkah itu maka NasDem menyatakan tidak setuju dengan angket.

Meski angket nantinya hanya meminta keterangan pemerintah tetapi jika memang penjelasan pemerintah tidak memuaskan dewan dan dipandang tidak cukup maka dirinya meminta pemerintah berbesar hati dan melakukan pembatalan pengangkatan dari Komjen Iriawan.

"Meski memang ditingkat RDP bisa dilakukan tetapi NasDem melihat tidak menjadi persoalan jika persoalan ini ditingkatkan ke tingkat angket. Sebab dengan angket akan lebih serius, sebab kita khawatirkan akan terjadi dampak yang masif nantinya dari kebijakan tersebut," terang Jhonny.

Dirinya mengaku menyesalkan adanya kebijakan tersebut yang akhirnya menimbulkan polemik. Padahal menurutnya pemerintah bisa menghindari kejadian ini jika memang memperhatikan diskursus yang sebelumnya telah ada sebelumnya.

Jhonny menilai sebetulnya adanya banyak pejabat setingkat dengan kemampuan yang sama yang bisa mengisi jabatan tersebut. Pemerintah seharusnya bisa lebih bijak agar suasana pilkada Jawa Barat bisa berjalan dengan tenang. Dirinya juga berharap agar situasi ini tidak berdampak kepada pilkada itu sendiri.

"Ini jabatan hanya 1 - 2 bulan kenapa harus dibuat polemik, ini yang kita sesalkan. Terlebih ini terjadi dimomentum kritis jelang pencoblosan pilkada," keluh Jhonny. (X-10)