Dalam Setahun, 495 Mafia Pangan Ditangkap

JAJARAN Kepolisian RI (Polri) telah menangkap sedikitnya 495 orang mafia pangan dalam kurun waktu sekitar setahun. Ratusan mafia pangan ini kerap mengganggu distribusi, sehingga memicu lonjakan harga pangan menjadi tidak terkendali.

Dari 495 orang tersebut, 390 orang di antara mereka telah menjalani proses hukum dan ditetapkan sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Rabu (13/6).

“Itu dari Mei 2017. Waktu itu ada Ramadan. Ini sejak adanya Satuan Tugas (Satgas) pangan,” kata Tito saat menjawab pesan WhatsApp Media Indonesia, Rabu (13/6).

Tito mengatakan, untuk mengatasi persoalan distribusi pangan, langkah pertama harus dilakukan secara persuasif. Kalau tidak bisa, baru dilakukan upaya koersif dengan penegakan hukum.

Hal itu, menurut Tito, karena ada mekanisme pasar yang jika disentuh terlalu keras malah akan menimbulkan kelangkaan.

“Kuncinya di Polda (Krimsus) dan Polres yang berhubungan dengan masalah pangan itu sudah tahu orang-orangnya yang biasa main-main begini. Itu yang perlu dipukul karena Undang-Undangnya jelas, ada UU persaingan usaha dan UU soal pangan,” kata Tito.

Senada, Dirut Bulog Budi Waseso juga mewaspadai kelakuan spekulan yang kerap menimbun serta memainkan harga beras dan komoditas pangan lainnya untuk keuntungannya yang lebih besar saat masyarakat sedang membutuhkan.

“Kami berterima kasih pada teman-teman Satgas Pangan yang ikut mengawasi pendistribusian dan pengawasan beras. Kami harap kerja sama Satgas Pangan, TNI, Polri dan Dinas Pertanian memonitor dan mengawasi, sehingga beras tidak jadi permainan di momentum lebaran ini untuk dapat keuntungan. Kami harap kerjasama seluruh elemen,” ujar pria yang akrab disapa Buwas itu.

Gejolak harga daging ayam menjelang lebaran, kata Buwas, juga perlu diatasi. Sering kali stok barang ada namun tidak dikeluarkan pedagang yang ingin mendapat keuntungan lebih.

Karenanya, Buwas meminta TNI dan Polri mengawasi para spekulan dan pasti tahu tempat penimbunannya.

“Kita awasi ini, pantau bersama jadi tidak ada harga melambung dan harga terlalu rendah yang juga merugikan produsen,” katanya. (OL-2)