Hanura NTT Uji Kepatutan dan Kelayakan 10 Bakal Caleg

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 10 bakal calon anggota legislatif, Senin (11/6).

Ketua DPD Hanura NTT Refafi Gah mengatakan uji kepatutan dan kelayakan bertujuan mengukur kemampuan dan kualitas calon anggota legislatif serta komitmen mereka terhadap ideologi partai.

"Fit and proper test untuk mengukur kemampuan mereka, dan masing-masing instropeksi diri jika nantinya tidak terpilih sebagai caleg," ujarnya.

Adapun 10 bakal caleg tersebut akan bertarung untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 4 DPRD NTT meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat.

Di antaranya terdapat satu-satunya tokoh muda yang juga Ketua DPD Laskar Muda Hanura (Lasmura) NTT Stefanus Gandi. Lasmura adalah organisasi sayap Hanura yang membawa misi kemanusiaan. "Saya tawarkan pola baru untuk menyikapi mulai adanya kejenuhan terhadap tokoh-tokoh tua," kata Stefanus.

Menurutnya orang-orang muda mampu berkreasi untuk menghasilkan karya-karya positif, tidak harus menunggu sampai usia lanjut. "Kita mau singkirkan berpolitik itu tidak melulu biaya, itu yang saya mau edukasikan kepada anak-anak muda. Di situ ada peran kreativitas," ujarnya.

Jika nantinya jika terpilih sebagai anggota DPRD, Stefanus akan fokus melakukan penataan terhadap kawasan pantai, pelabuhan, dan pertanian, seperti kawasan pantai di Flores memiliki potensi dikembangkan menjadi kawasan wisata maupun pembibitan ikan.

Dia mencontohkan kawasan pantai selama ini hanya diserahkan kepada PT Pelondo, padahal pemerintah kabupaten bisa membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertugas mengelola pelabuhan."Kawasan pantai belum dimaksimalkan karena bupati belum lihat ada peluang bisnis besar di situ," kata Stefanus.

Selain itu, kawasan pertanian Lembor di Kabupaten Barat sejak dulu menjadi lumbung padi di NTT, namun sumber-sumber air yang mengalir ke kawasan itu terus berkurang karena bendungan yang menampung air untuk kebutuhan tanaman padi di wilayah itu rusak.

"Dari biasanya dua kali panen dalam satu tahun, sekarang panen hanya satu kali saja karena kekurangan air. Seharusnya pemerintah membangun baru," ujarnya. (X-10)