Reformasi Partai Politik Jauh dari Harapan

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai reformasi di institusi partai politik sejak bergulirnya era reformasi saat ini tidak berjalan efektif. Pasalnya, transparansi serta sistem demokrasi internal partai politik saat ini masih lekat dengan praktik kolusi dan nepotisme.

Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena regulasi pembutan parpol saat ini yang amat berat.

Ia mengacu kepada UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mensyaratakan parpol memiliki kantor tetap di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan.

"Reformasi parpol tidak berjalan. Akuntabilitas parpol dan mekanisme demokrasi internal dalam parpol tidak berjalan. Mau diutak-atik peraturan perundang-undangannya pun kalau hal ini tidak diperbaiki akan tidak efektif," ujar Usep Hasan di sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/5).

Konsekuensi atas berlakunya UU tersebut menurut Usep membuat hanya orang yang punya uang saja yang bisa mendirikan parpol. Alhasil, hal tersebut mempengaruhi pula kepemilikan parpol dan kepemimpinannya sehingga sulit untuk memunculkan parpol yang memiliki ideologi beragam.

"Buat ikut pemilu hanya orang yang punya duit banyak yang bisa membuat parpol. Jadi kalau mau keberagaman itu susah. Parpol itu bukan hanya mahal tapi cuma bisa diakses oleh segelintir orang saja. Akhirnya politik kekerabatan dan dinasti menguat," ujarnya.

Dampaknya, jika kualitas partai politiknya buruk, suplai pencalonan kepala daerahnya pun bisa ikut buruk. Untuk itu menurut Perludem langkah perbaikan harus dimulai dari institusi parpol dengan adanya penguatan pendanaan publik terhadap parpol.

"Penguatan pendanaan publik melalui dana negara untuk parpol dengan alokasi khusus minimal untuk kaderisasi dan rekrutmen perempuan," ungkapnya. (X-12)