DPR: Pengaktifan Koopssusgab TNI Senafas dengan RUU Antiterorisme

WAKIL Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan tak ada yang salah dengan langkah Pemerintah mengaktifkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang akan menopang Polri dalam memberantas aksi terorisme. Dalam revisi UU Antiterorisme yang akan segera disahkan pun, menurutnya, sudah termuat soal kerja sama TNI dan Polri.

"Artinya, di UU baru nantinya juga sudah punya semangat sama dengan Pemerintah yang ingin melibatkan kedua kesatuan itu. Artinya TNI-Polri memang dalam menangani terorisme sangat dianjurkan dan dimungkinkan," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/5).

Tugas perbantuan TNI dan Polri, kata dia, sudah diatur dalam UU TNI. "Itu berarti payung hukum yang ada sudah memungkinkan TNI membantu Polri dalam menangani isu keamanan dalam negeri yang mendesak."

Selain itu, sambung dia, kedua kesatuan itu sama-sama memiliki kemampuan dalam menangani kejahatan, sehingga apabila digabungkan untuk bekerja sama, maka akan memiliki manfaat tinggi bagi negara.

"Tentu diharapkan TNI dan Polri dapat bekerja sama dalam menghadapi segala sesuatu yang sangat diperlukan bangsa dan negara, khususnya menyangkut terorisme," tandasnya.

Meskipun demikian, menurutnya rencana pembentukan Koopsusgab sedianya mengikuti hasil revisi UU Tindak Pidana Terorisme yang saat ini masih dibahas di DPR RI.

"Harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada. UU Terorisme yang direvisi dan sebentar lagi akan kita berlakukan karena kan kita tinggal menunggu pengesahan dalam artian finalisasi kemudian disahkan," pungkasnya. (OL-5)