TNI Sudah Bisa Bantu Polri Tangkap Teroris

PRESIDEN Joko Widodo menyetujui mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) untuk membantu Polri melaksanakan tugas pemberantasan terorisme. Koopsusgab merupakan usulan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

"Untuk komando operasi khusus gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5).

Satuan ini terdiri dari gabungan pasukan elite di TNI di antaranya Komando Pasukan Khusus (Kopassus)dari TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Detasemen Bravo 90 dari TNI Angkatan Udara.

Satuan ini dibentuk pada 2015 kala Moeldoko masih menjabat panglima TNI, namun dibekukan ketika  Jenderal (purn) Gatot Nurmanto menggantikannya. "Sudah diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," tandasnya.

Ia menjelaskan, Koopsusgab akan berada langsung di bawah komando panglima TNI agar saat terjadi serangan teror, pasukan ini dapat digerakan untuk menghadapinya. Satuan elite tersebut bisa digunakan saat ini.

Namun, Koopsusgab baru bisa diturunkan jika ada permintaan dari kapolri. "Sekarang ini perannya adalah tetap membantu kepolisian. Nanti tergantung bagaimana kapolri menggerakkan," tandasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan keberadaan satuan khusus ini tidak membutuhkan payung hukum baru melainkan cukup dibahas antara panglima TNI dan kapolri. Namun, Moelodo mengatakan hal itu akan diatur lebih detail dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Nggak perlu menunggu revisi (UU Antiterorisme). Nanti kalau UU sudah turun kita akan sesuaikan. Sekarang ini, pasukan itu sudah disiapkan. Tapi kalau ada indikasi, polisi sudah mendeteksi, melakukan kegiatan menyiapkan bom, tangkap saja langsung," jelasnya. (OL-5)