Keretakan Kohesi Sosial Masyarakat Mesti Dicegah

KOHESI sosial dinilai sangat rawan dalam negara plural, seperti Indonesia. Kondisi tersebut pun bakal semakin parah apabila ikatan-ikatan yang sifatnya sentimentil primordialistik justru dijadikan jurus untuk memenangkan kontestasi perhelatan pesta demokrasi.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi, menjelaskan politik sejatinya tetap rasional. Artinya, rasional itu merupakan upaya menarik hati masyarakat dengan pelbagai isu yang nantinya bisa dijadikan sebuah kebijakan.

"Rasional harus memberikan manfaat, seperti keinginan masyarakat mengenai pertanian, kelautan, atau tentara kuat, dan lainnya. Itu harus dijadikan penjelasan kepada masyarakat dan kemudian diajari agar memilih atas dasar rasional mereka," ujar Kristiadi dalam diskusi Kohesi Sosial yang Mulai Retak di Masyarakat, di Gedung DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (8/5) malam.

Namun, sambung dia, jika dalam realitasnya kohesi malah menggunakan identitas primordial yang sifatnya kodrat atau keyakinan, tentu tidak bisa diukur secara rasional. Saling membandingkan kehebatan agama yang diyakini, suku, ras dipastikan tidak akan ada habisnya.

"Justru yang timbul ialah saling mengaduk-aduk emosi solidaritas primordial. Ini sangat berbahaya. Puncaknya adalah menyebarkan kebencian dengan ukuran, misalnya mata sipit, kulit, warna rambut, hidung, dan sebagainya."

Menurut dia, keretakan kohesi sosial di masyarakat sudah akut. Apalagi sejumlah peristiwa dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan luka batin dan perlu dipulihkan. Beruntung pemerintah berhasil mengambil langkah cepat untuk untuk memulihkan konflik identitas yang masif dan merata di penjuru wilayah.

"Semoga pemilu mendatang para tokoh masyarakat, penegak hukum bisa lebih tegas mengambil tindakan terhadap orang-orang yang berusaha kembali menyebarkan kebencian, apalagi tujuannya untuk memenangkan kontestasi politik," terang dia.

Ia mengemukakan, cara paling ampuh agar kohesi sosial tidak kembali retak ialah dengan meneruskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan politisi. Caranya dengan menggelar silaturahim dengan lintas sektor identitas yang ada di masyarakat.

"Kemudian harus pula ada penegakkan hukum yang jelas, serta penetrasi kehendak baik harus sudah mulai disusupkan ke tingkat yang lebih masif, seperti di sekolah," pungkasnya. (X-12)