Pengamat: Sinergi Perangkat UU Minimalkan Pelanggaran Pemilu

PENGAMAT komunikasi politik dari UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, menilai banyak perangkat UU yang bisa disinergikan untuk mengantisipasi pelbagai pelanggaran dalam perhelatan pesta demokrasi. Itu bisa diterapkan apabila UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mampu mewadahinya.

"Contoh KUHP, UU ITE, dan UU HAM. Kebebasan itu tidak boleh serampangan karena kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, etika, dan peradaban publik," ujar Gun dalam diskusi Politik Tagar Bikin Gempar, di Cikini, Jakarta, Sabtu (5/5).

Maraknya hastag atau pesan tagar dan beragam hal lainnya, sambung dia, seperti yang belakangan ini menghiasi jejaring sosial maupun aplikasi percakapan merupakan pertarungan opini yang tidak bisa dihindari hingga pelaksanaan Pilpres 2019.

Semua pihak pun bakal melakukan proses-proses yang sifatnya berusaha untuk memengaruhi pihak lain agar mengikuti kemauannya, terutama dalam menentukan pilihan kandidat capres. Upaya itu tidak salah karena kebebasan berekspresi sejatinya dilindungi oleh konstitusi, seperti yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.

"Kalau kita identifikasi di medsos, bukan hanya timses dan tim relawan saja yang perlu diantisipasi, tetapi orang-orang yang mencari kepuasan di media sosial untuk membuat situasi chaos."

Bahkan, perlu diantisipasi pula organisasi kejahatan yang sengaja memanfaatkan situasi tersebut. Mereka diduga sebagai sekelompok orang berbayar yang secara profesional menerima sekaligus menyebarluaskan berita bohong (hoaks), propaganda, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan kasus lainnya.

"Saya berpesan kepada penyelenggara pemilu bahwa ini adalah realitas kekinian, kontemporer. Kemudian realitas kontemporer ini tentu banyak sekali bolong-bolong dalam UU Pemilu maupun PKPU yang tidak menjangkau itu sehingga butuh sinergi."

Gun Gun juga mengimbau parpol dan para kandidat untuk senantiasa memberikan tanggungjawab sosial politik yang bukan sekadar retoris kepada masyarakat. Amat dibutuhkan imbauan dengan praktik agar nantinya bisa membatasi potensi-potensi pelanggaran.

"Bahwa ini ada satu fenomena pemilih kita harus jauh lebih cerdas, pemilu harus naik kelas. Kita tidak mungkin selalu berada dalam proses transisi yang itu-itu saja karena kita butuh tanggungjawab sosial politik, terutama dari mereka yang berkontraksi," tutup dia. (X-12)