Sinergitas Program Jaksa Masuk Laut di Atas KRI Surabaya

KEAKRABAN terlihat ketika Jaksa Agung HM Prasetyo bersama rombongan Korps Adhyaksa menyambangi Markas Komando Lintas Laut Militer TNI AL di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (30/4) pagi. Di sana, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi dan jajarannya telah bersiap menyambut dengan penuh kehangatan.

Setelah beberapa saat saling berjabat tangan dan melepas tawa, rombongan institusi penegak hukum dan prajurit militer yang dikenal dengan motto Jalesveva Jayamahe, itu bergegas menapaki anak tangga KRI Surabaya 591, kapal dengan spesifikasi Landing Platform Dock (LPD) Commando yang memiliki berbagai kelebihan tempur.

Tidak kurang selama 4 jam, armada milik TNI AL yang dapat dialihfungsikan sebagai kapal komando dalam penanggulangan bencana maupun misi kemanusiaan itu membawa rombongan dalam pelayaran yang menyenangkan menuju pulau terdepan gugusan Kepulauan Seribu.

Sembari menikmati secangkir kopi, Prasetyo pun mengapresiasi inisiatif Laksamana Ade Supandi dan pasukannya untuk semakin mempererat hubungan kerja sama kedua instansi tersebut. Bak filosofi kopi, Prasetyo menilai di balik seduhan itu terkandung makna persahabatan yang dihidupkan.

"Sekalipun kita memakai seragam yang berbeda, namun sejatinya kita memiliki tekad serta tanggung jawab yang sama dalam mengawal berlangsungnya kehidupan demokrasi yang menjamin tetap terjaganya NKRI berdasarkan hukum," ujar Prasetyo melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Selasa (1/5).

Acara minum kopi bersama itu diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang baik dan efektif dalam rangka menciptakan kerja sama yang solid, termasuk menghapus sekat perbedaan, mengeliminasi ego sektoral, serta mampu meningkatkan kepedulian untuk saling mendukung, melengkapi, dan menguatkan.

Pada kesempatan itu Prasetyo juga membahas sejumlah kegiatan yang dilakukan kejaksaan, seperti Program Jaksa Masuk Laut. Menurut dia, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat nelayan, petambak, maupun pembudidaya perairan.

Ia menjelaskan bahwa maraknya tindak pidana perikanan tidak hanya sekadar menjadi ancaman bagi sumber kekayaan alam Indonesia. Bahkan, selain mengganggu upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, pelanggaran hukum itu dapat pula menjadi ancaman besar bagi kedaulatan perairan Indonesia.

"Melalui Program Jaksa Masuk Laut, Kejaksaan dan TNI AL bersama-sama membangun kesadaran dari masyarakat untuk menjaga laut Indonesia dari berbagai dimensi kejahatan, sekaligus mengefektifkan koordinasi dalam proses penegakan hukum," kata Prasetyo.

Seusai menghadiri acara minum kopi bersama jajaran TNI AL, Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka langsung bertolak menuju Posko Perwakilan Kejaksaan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut dia, kegiatan peninjauan posko tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam menjaga ketertiban umum. "Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap barang cetakan melalui Pintu bandara dan pelabuhan," tukas Maringka.

Ia mengemukakan, selain bandara internasional dan pelabuhan, kejaksaan juga perlu melakukan pengawasan terhadap peredaran barang cetakan di kantor pos serta tempat tertentu yang notabene dianggap rawan.

Mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, imbuh Maringka, kejaksaan berwenang mengawasi buku berwujud elektronik, sablon, tulisan atau gambar hasil pemikiran yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti bermaterikan penodaan terhadap agama, pornografi, perilaku menyimpang, serta hal lain yang melanggar hukum di Indonesia. (A-4)