Biaya Politik Mahal, Kepala Daerah Bisa Terganjal

HULU korupsi di Indonesia adalah korupsi kekuasaan. Hal itu karena biaya politik yang dibuat mahal, sehingga memaksa pemegang kekuasaan mencari sumber-sumber pendanaan.

Bau amis korupsi bisa dilihat dari pencalonan dan juga proyek-proyek pemerintah. "Sehingga kepala-kepala daerah memelihara jaringan atau partai pendukung," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Ekonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng di Jakarta, Senin (9/4).

Kebiasaan di partai politik yang selalu menagih mahar dan 'menjual tiket perahu', menjadi faktor kepala daerah mencari sumber-sumber dana yang tidak seharusnya.

"Hulu korupsi Indonesia adalah korupsi kekuasaan. Itu dulu yang dibenahi," tukas Robert.

Maka reformasi partai politik dan reformasi elektoral atau pemilu, menjadi kata kunci untuk perbaiki sistem politik. Ini terutama terkait dengan transparansi partai dengan proses rekrutmen, pencalonan, sekaligus sumber pendanaan partai yang harus diperkuat.

Bila pendanaan masih lemah seperti sekarang, lanjut Robert, partai tidak akan bisa hidup dari iuran anggota dan kemudian bergantung pada kader di daerah.

Di hilir, persoalan hukum masih belum bisa membuat jera pelaku korupsi dengan vonis penjara hanya 2,5 tahun. Belum ada upaya luar biasa seperti mencabut hak politik dan menarik semua aset koruptor.

"Cara seperti ini di hilir yang tidak dilakukan di Indonesia," tukas Robert. (OL-2)