Kateblence DPRD bukan Hal Baru

WAKIL Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, menilai korupsi bersama-sama dan masif yang dilakukan oleh anggota DPRD yang terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lama terjadi.

Bahkan, menurutnya pola suap maupun gratifikasi yang selalu terkait dengan persoalan budgeting juga karena hal terebut merupakan salah satu fungsi DPRD yang sama dengan DPR yang sama sama memiliki kewenangan dalam hal bujeting.

"(Modusnya) Kalau usulan pemda mau disetujui, biasanya akan dikunci dengan mau atau tidak pemda memberikan fee kepada DPRD," terang Agus saat dihubungi, Senin (2/4).

Agus mengungkapkan pemberian yang diberikan kepada DPRD tersebut tidak langsung dalam bentuk uang, sering kali juga ditemukan dalam pemberian berupa barter proyek. Sebab menurut dirinya anggota DPRD terkadang juga memiliki perusahaan baik itu atas nama keluarga maupun atas nama kolega.

Menurut Agus, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pola korupsi anggota dewan yang masif seperti yang terjadi belakangan ini. Misalnya saja disebabkan karena pengawasan institusi dewan yang lemah,

Agus juga menyebut bahwa partai pun tidak dapat berbuat banyak kepada anggotanya tersebut karena sering kali karena anggotanya tersebut juga ikut membiayai partai. Partai baru akan mengambil langkah tegas ketika memang kadernya tersebut menjadi tersangka dengan menonaktifkan anggota tersebut atau bahkan dipecat dari partai.

"Perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif tersebut terjadi juga karena sama sama memburu rente uang rakyat. Pada titik tertentu pemda juga butuh dimuluskan rencananya lewat lobi ke DPRD juga. Sayangnya lobinya kemudian pakai suap," pungkas Agus. (OL-1)