Calon Terjerat Korupsi, Mengalir Usulan Revisi PKPU

POLITIKUS Partai NasDem Ahmad HM Ali menegaskan sangat mendukung adanya revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Menurutnya, menjadi tidak rasional ketika calon kepala daerah tertentu sebuah partai yang terjerat kasus korupsi, masih diberikan ruang untuk mengikuti Pilkada.

"Itu harus digugurkan. Bagaimana rakyat mau mencari pemimpin yang punya kualitas dan integritas kalau begitu. Olehnya NasDem menegaskan sangat mendukung adanya revisi PKPU," terang Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu, Selasa (27/3) malam.

Jika revisi tidak dilakukan, ujar Ahmad, sama saja menyuguhkan kepada masyarakat aturan yang tidak bermoral. Apa lagi, faktanya kepercayaan masyarakat terhadap partai saat ini menurun.

"Nah kalau tidak direvisi, bisa saja menambah tidak kepercayaan masyarakat terhadap partai. Terlebih kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dalam hal ini KPU, mengenai mencari pemimpin yang benar-benar bersih," ungkapnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu,  menegaskan adanya calon NasDem yang terseret kasus korupsi, itu bisa diterima. Namun, bahwa ada aturan yang tidak bisa mengugurkan calon ketika terjerat kasus korupsi, itu suatu hal yang tidak mendidik untuk partai. "Sehingga PKPU harus direvisi, agar tercipta PKPU yang lebih baik dan calon pemimpin yang berintegritas," jelasnya.

Ahmad menambahkan, partai jangan memanfaatkan aturan yang belum direvisi sebagai kesempatan untuk tetap mempertahankan calon. Partai, lanjutnya, harus bisa menerima kenyataan jika ada calonnya terjerat kasus korupsi.

Apa lagi semua partai mencari calon dengan penuh kehati-hatian. Tidak hanya melihat modal, namun di tengah jalan kemudian tersandung kasus, partai tidak bisa tinggal diam.

"Nah, semua partai harus menerima itu. Apa lagi tujuannya untuk menciptakan pemerintah yang bersih untuk rakyat. NasDem yakin semua partai akan menerima untuk mengganti calon jika aturannya jelas," tandas mantan Ketua DPW Partai NasDem Sulteng itu. (A-5)