Jangan Ada Intimidasi dan Pemaksaan di Pilkada

PERJUANGAN dalam demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan parlemen melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

Saat memberikan arahan kepada pengurus dan relawan Beringin Center untuk Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin di Solo, Rabu (21/3), Bambang Soesatyo menegaskan tak boleh digunakannya cara-cara intimidasi dan pemaksaan. Demokrasi ditekankannya harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika.

"Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarkhi. Demikian pula demokrasi tanpa etika akan berjalan secara membabi buta dan tanpa arah. Demokrasi jaman now tidak boleh begitu. Demokrasi jaman now harus menjunjung tinggi etika dan hukum," tegas Bamsoet yang hadir di kegiatan itu bersama Walikota Solo FX Hadi Rudiatmo yang juga Ketua PDIP Solo, anggota Fraksi Golkar DPR RI Misbakhun, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo serta anggota Fraksi Partai Nasdem Sahroni.

Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak disampaikan Bamsoet panggilan akrabnya perlu disiapkan. Hal ini mengingat Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 masih akan diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang. Pemimpim yang lahir dari proses yang demikian, dipastikan Bamsoet sulit diharapkan dapat mengemban amanah rakyat untuk kemajuan dan kesejahteraan.

"Jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, akan menurunkan kualitas demokrasi," pesan Bamsoet.

"DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksaanan Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," lanjutnya.

Bamsoet menuturkan, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, semua pihak tentu berharap akan menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu. Adu gagasan, ide, program serta visi dan misi harus menjadi sajian utama. Dengan langkat itu, masyarakat Indonesia dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga berharap pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres dapat menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas.

"Dengan begitu perjuangan memenangkan Pilkada tidak boleh melukai hati rakyat. Justru sebaliknya, kita harus bekerja keras dengan program-program untuk merebut simpati rakyat," tandas Bamsoet.

Dalam kesempatan yang sama Bamsoet kembali menegaskan kemenangan Pilkada tidak hanya untuk merebut jabatan Gubernur, Bupati atau Walikota saja. Kemenangan yang diperoleh, harus digunakan untuk perjuangan mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

"Begitu pula dengan perjuangan menegakkan demokrasi. Bukan semata untuk demokrasi itu sendiri, melainkan demokrasi sebagai pintu gerbang demi terciptanya kemakmuran dan keadilan," Bamsoet mengingatkan. (A-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Aries