Kapolri: Kami Fokus Pantau Politik Uang

KAPOLRI Jendral Tito Karnavian menegaskan akan mengintensifkan penegakan hukum ke penyelenggara dan peserta Pilkada serentak 2018 yang terindikasi melakukan kasus korupsi.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penyelenggaraan Pilkada 2018 yang digelar serentak di 171 daerah. "Jangan sampai pilkada diwarnai politik uang. Harus ada efek deteren dibanding diam aja. Untuk mengurangi dampak negatif ini maka solusinya penegakan hukum dengan OTT (operasi tangkap tangan)," kata Tito di acara Rakornis Bareskrim Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, hari ini.

Selain penegakan hukum, pihaknya juga menyoroti biaya tinggi yang dikeluarkan calon kepala daerah untuk mengikuti Pilkada. Hal itu, kata Tito bisa berdampak terjadinya tindak pidana korupsi.

"Demokrasi biaya tinggi. Kalau Bupati, Wali Kota enggak punya Rp20 miliar sampai Rp30 miliar enggak akan berani. Gubernur Rp100 m enggak berani. Setelah terpilih ketangkap. Dengan biaya tinggi, gaji enggak akan cukupi, yang terjadi adalah korupsi,"

Untuk itu, pihaknya akan menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mengurangi dampak negatif penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 yang diikuti 171 daerah di Indonesia.

"Maka dengan kesempatan ini kami bersama buat kesepakatan dengan Kejaksaan dan KPK untuk menyamakan visi menjaga proses demokrasi berjalan tanpa dibebani politik biaya tinggi yang menjurus terpilihnya kepala daerah yang jadi calon koruptor," kata Tito. (OL-7)