Pilkada dan Pemilu harus jadi Cermin Demokrasi Berkualitas

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo berharap Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas.

"Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas," kata Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/2).

Dirinya berharap, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu.

Yaitu dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi. Sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi ke depannya.

"Pelaksanaan pilkada harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas," kata Bamsoet.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu SARA. "Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman keamanan," ujarnya.

Bamsoet menegaskan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

"Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan. DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda pelaksaanan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," katanya. (OL-1)