DESK Pilkada Pelototi Akun Medsos ASN

KEPATUHAN aparatur sipil negara akan menjadi sorotan Dukungan Elemen Satu Kerja (DESK) Pilkada yang dibentuk Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat. DESK Pilkada akan memelototi ASN yang berani mengunggah foto bersama calon wali kota atau wakil wali kota ke media sosial. “Aturannya sudah jelas, mereka dilarang berfoto dengan calon. Secara lisan dan tertulis sudah disampaikan, sekarang saatnya kami mengawasinya,” kata Wakil Ketua DESK Pilkada Pemkot Sukabumi, Andri Setiawan, kemarin.

Andri yang juga Asisten Daerah I Kota Sukabumi mengungkapkan dalam hal pengawasan di media sosial, DESK Pilkada berkoordinasi dengan panitia pengawas pemilu. Biasanya, ketika terjadi laporan pelanggaran yang dilakukan ASN, panwaslu akan menembuskan laporan itu ke DESK Pilkada.

Peran DESK Pilkada Kota Sukabumi lainnya ialah ikut menyosialisasikan pelaksanaan pilkada. Alasannya, kesuksesan pilkada bukan hanya tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara, melainkan juga semua kalangan. “Salah satu indikator suksesi pilkada itu tingkat partisipasi pemilih. KPU sudah berkomitmen pada pilkada sekarang tingkat partisipasi bisa mencapai 80% naik dari Pilkada 2013 lalu sebesar 70,03%,” jelasnya.

Masih di Jawa Barat, KPU Kabupaten Garut memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada kabupaten dan provinsi. Ketua KPU Garut Hilwan Fanaqi menyatakan segala informasi tentang tahapan pelaksanaan pilkada termasuk mengenalkan para calon kepala daerah kepada masyarakat terus dilakukan. Sarana sosialisasi yang digunakan ialah media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram.

“Selain itu, kami juga memanfaatkan media massa, baliho, dan spanduk untuk mensosialisasikan pilkada. Kami juga melakukan tatap muka dengan masyarakat,” katanya.

Ia menyampaikan, alasan memanfa-atkan medsos karena saat ini banyak masyarakat aktif menggunakan medsos dengan telepon seluler. Diharapkan, sosialisasi dengan cara itu membuat pesan bisa lebih cepat sampai kepada masyarakat, terutama mengenal para calon bupati/wakil bupati maupun calon gubernur/wakil gubernur.

Di sisi lain, Lembaga Analisis Suara Rakyat Bengkulu menyebutkan konten kampanye dan informasi medsos tidak memengaruhi keputusan masyarakat Kota Bengkulu dalam menentukan calon wali kota dan wakil wali kota. Alasannya, warga Kota Bengkulu sudah cukup kritis terhadap informasi yang berkembang di media massa dan media sosial.

Kesimpulan itu disampaikan Ketua Lemaga Analisis Jeffry Chandra yang menggelar survei pekan lalu. “Masyarakat sudah cerdas menyaring informasi dan mereka mengambil keputusan terlebih dahulu melalui telaah,” katanya.

Survei pilkada yang digelar pada 15-21 Januari 2018 itu juga menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bengkulu merupakan masyarakat yang melek teknologi. Dari 450 responden yang disurvei, 77,11% memiliki akun media sosial. (BB/AD/MY/Ant/N-2)