Novanto Tersangka Lagi, Golkar Harus Ganti Kepemimpinan

PENETAPAN status tersangka untuk kedua kalinya terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi evaluasi bagi partai Beringin itu. Partai Golkar didesak mengganti pimpinannya yang terjerat kasus hukum tersebut.

Demikian disampaikan oleh Anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Mirwan BZ Vauly. "Partai Golkar harus mengonsolidasikan diri untuk mengganti ketua umumnya," tegas Mirwan dalam diskusi yang bertajuk 'Setya Novanto Tersangka Lagi?', di Jakarta, Sabtu (11/11).

Menurut Mirwan, tidak ada cara lain untuk memperbaiki citra dan elektabilitas partai, selain dengan mengganti kepemimpinan partai dalam Munas.

Untuk diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e). Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Ketua DPR tersebut diajukan ke praperadilan. Dalam amar putusannya, hakim praperadilan memenangkan permohonan yang diajukan Novanto.

Menurut Mirwan, semakin lama Golkar hanya berkutat dalam persoalan kasus hukum yang menjerat Novanto, semakin tidak baik pula citra partai. "Saatnya Partai Golkar untuk sadarlah, ini waktunya untuk berpikir bagaimana mempersiapkan diri untuk Munas dan mencari ketua umum baru. Nggak ada lagi caranya. Kalau mau terus mempertahankan satu orang, partai ini taruhannya," tegasnya.

GMPG pun, disampaikannya, berencana akan mengunjungi kembali senior-senior Partai Golkar untuk membahas pergantian ketua umum baru tersebut. Paska penetapan tersangka yang pertama pun, GMPG telah melakukan roadshow serupa. "Kami mengonsolidasikan dengan senior-senior, menemui Pak BJ Habibibe, Pak Akbar Tanjung," tambahnya.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti pun mengatakan bahwa suara-suara yang menginginkan pergantian ketua umum tersebut harus dipertimbangkan oleh Golkar. Apalagi, kata dia, tahun depan sudah memasuki tahun politik dimana akan digelar Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Jika Golkar tidak memperhatikan pergantian kepemimpinannya, maka itu akan berdampak pada citra Golkar dalam pesta demokrasi mendatang. Apalagi, kata dia, ada beberapa daerah dimana Golkar berambisi untuk menguasainya seperti Pilkada Jawa Barat. Tak hanya itu, target Golkar dalam Pemilu 2019 pun akan sulit tercapai dengan adanya kasus hukum yang menjerat ketua umumnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat internal untuk membahas bagaimana partai akan berjalan paska Setya Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka. Melihat putusan praperadilan sebelumnya yang menganulir penetapan tersangka Novanto, menurutnya, Golkar akan berjalan seperti sebelumnya.

"Kita mengambil pelajaran dari proses yang kasus sebelumnya, penetapan tersangka pertama yang dianulir praperadilan. Mungkin kurang lebih akan seperti (sebelumnya) itu, yaitu fungsi operasional (partai) ini akan diserahkan kepada ketua harian dan sekjen," terangnya.

Ia mengatakan pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus yang menjerat Novanto. Untuk itu, pihaknya masih melihat perkembangan selanjutnya dari proses hukum yang akan dijalani oleh Novanto. "Sampai saat ini belum ada satupun yang meminta Munaslub. Semua masih solid, karena banyak agenda yang jauh lebih diprioritaskan dalam waktu dekat," tandasnya. (OL-3)