Busyet...Anggaran Rp 601 Miliar untuk Konsultan Perencanaan Kompleks DPR

RAPAT paripurna DPR RI telah mengesahkan alokasi anggaran proyek pembangunan gedung DPR RI dalam APBN 2018. Anggaran yang disahkan pun mencapai Rp 601 miliar.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan anggaran sebesar itu baru akan dikeluarkan untuk proses perencanaan saja, seperti biaya konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi untuk proyek penataan kawasan parlemen, mulai dari pembangunan gedung baru DPR hingga alun-alun demokrasi.

"Pemerintah sudah ada anggaran Rp601 miliar. Dikhususkan untuk konsultan perencanaan saja. Tidak hanya perencanaan daripada gedung, tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen, alun-alun demokrasi, gedung-gedung DPD, gedung DPR dan sebagainya sehingga kompleks parlemen tertata dengan perencanaan yang cukup matang," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/10).

Adapun, jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen diketahui sebesar Rp601 miliar, rinciannya biaya pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar. Total alokasi anggaran sebesar Rp601 miliar itu masuk ke dalam pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN 2018 sebesar Rp5,7 triliun.

Menurut Agus, pelaksanaan pembangunan memang seluruhnya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Angka Rp601 miliar itu, lanjut Agus, sudah melalui kajian yang dilakukan Kementerian PUPR.

"Yang jelas dulu kan ini sudah pernah dibicarakan. Dulu tidak mendapat persetujuan, baru kemarin itu kembali diajukan oleh Kementerian Keuangan dan itu sudah tertera di APBN yang kemarin diketok di tahun 2018," tandasnya.

Pihaknya mengungkapkan setelah konsultan perencanaan bekeja, barulah bisa diketahui nominal atau besaran biaya proyek penataan kawasan parlemen berikut fasilitas yang ada di dalamnya akan dikeluarkan.

"Sekarang baru dianggarkan untuk dilaksanakan konsultan dari perencanaan. Jadi sekarang ini yang ada anggaran untuk konsultan perencanaan," pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti. Ia membenarkan bahwa anggaran Rp601 miliar itu untuk tahap konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.

"Ini tidak serta merta langsung bangun gedung, harus ada perencananya, konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi dulu baru dibangun," kata Damayanti saat dihubungi.

Damayanti menegaskan alokasi anggaran Rp601 miliar itu masih berupa pagu tertinggi yang tidak harus dihabiskan dalam penggunaannya.

"Jadi tidak serta merta ya, tapi memang Rp601 miliar pagu nya, tertinggi. Jadi bisa berkurang, kalau lebih tidak mungkin, pasti berkurang dari itu pakainya berapa," pungkas Damayanti.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai pembangunan gedung baru DPR lebih bermanfaat ketimbang pemerintah menjadi tuan rumah acara Annual Meetings International Monetary Fund (IMF) - World Bank (WB) Group 2018 (AM 2018) di Bali. Menurut Fadli, gedung baru bisa memiliki manfaat jangka panjang dan menjadi aset negara. Untuk diketahui, pemerintah memutuskan Bali menjadi lokasi pertemuan IMF-World Bank yang akan digelar pada Oktober 2018 mendatang.

"Bikin seminar IMF Rp 1 triliun di Bali tahun depan. Mendingan bikin gedung lah DPR, ini milik negara. Milik perorangan, kalau seminar kan habis," ujarnya.

Rencana DPR membangun gedung baru, kata Fadli, bukan wacana baru. Pengajuan pembangunan gedung baru DPR pertama muncul pada 2006. Rencana ini ditolak oleh dua era kepemimpinan, yakni Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 dan Joko Widodo pada 2015 lalu.

"Saya kira bukan ajuan baru ya dari pada waktu itu juga kalau tidak salah. Cuman saya tidak tahu besarannya seperti apa karena kan kalau anggota DPR kan bukan kuasa anggaran. Pelaksana nanti pasti ya Kesetjenan," ujarnya.

Fadli menuturkan, rencana pembangunan gedung baru pasti sudah melalui kajian bersama antara pemerintah dan DPR. Dia juga menyebut, gedung baru DPR tidak akan langsung dibangun karena membutuhkan perencanaan yang matang.

"Karena kan pasti memerlukan waktu jikapun nanti perlu dibangun karena waktu itu ada keputusan di paripurna untuk penataan kawasan legislatif," terangnya.

Sementara itu, rencana pembangunan gedung DPR RI pun masih menuai pro dan kontra di kalangan internal parlemen. Sekretaris Fraksi Partai Hanura mengatakan masyarakat sebaiknya tidak lagi mempermasalahkan proyek pembangunan gedung tersebut. Ia meminta masyarakat harus mengawasi pembangunan gedung itu agar tidak ada penyimpangan.

"APBN kan sudah disetujui, yang sekarang harus dilakukan adalah pengawasan atas pelaksanaan APBN tersebut. Daripada kita berpolemik terhadap anggaran yang sudah ditetapkan, lebih baik pengawasan dilipatgandakan," ujar Dadang.

Menurut dia, pengawasan itu dilakukan agar bisa melihat apakah anggaran yang dibuat untuk pembangunan Gedung DPR disalahgunakan atau tidak.

"Jadi masyarakat lihat saja, apakah dalam pembangunan gedung DPR itu ada mark up atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kontraktor, atau pejabat lelang di Sekjen DPR, ataupun elite DPR. Ya proses hukum saja, mudah kan," tutur Dadang

Berbeda dengan Hanura, Gerindra menilai belum perlu ada pembangunan gedung. Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryadi menilai kondisi keuangan pemerintah mengkhawatirkan. Sebaiknya, kata dia, DPR memanfaatkan gedung yang sudah ada. Dan anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung dialihkan untuk program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kecil.

"Gerindra menganggap gedung baru itu belum perlu, apalagi saat ini kondisi keuangan pemerintah cukup mengkhawatirkan. Secara moral kita tidak boleh menutup mata dengan keadaan ekonomi masyarakat saat ini yang cukup memprihatinkan, khususnya masyarakat bawah. Sebaiknya DPR memanfaatkan saja gedung yang ada sekarang dan anggaran untuk gedung baru dapat digunakan untuk program-program peningkatan enokomi mikro untuk masyarakat bawah," pungkasnya. (OL-3)