PPP Sindir PAN Soal Etika Berkoalisi

SEBAGAI bagian dari partai pendukung pemerintah, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah dua kali berbeda sikap dalam menyikapi isu strategis di DPR RI, yakni saat pengesahan RUU Pemilu dan Perppu Ormas.

Sehubungan dengan ini, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai ketika sepakat bergabung dalam koalisi pemerintah maka etika dalam berkoalisi harus dipegang. Dia mencontohkan, PPP akan memutuskan mundur dari koalisi apabila sudah tidak bisa bersama-sama.

"Bagi kami yang paling penting ketika kita sepakat untuk koalisi, etika koalisinya harus kita pegang dari sisi partai pendukung. Artinya kalau PPP sudah tidak bisa lagi bersama-sama, harus tegas keluar dari koalisi. Jadi tidak usah kemudian anggota koalisi lain yang mendorong-dorong untuk bersikap," ujar Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/10).

Soal bagaimana nasib PAN di koalisi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI Joko Widodo. Sebab, menurut Arsul hanya Presiden Jokowi yang berwenang mengevaluasi koalisi pendukung pemerintah.

"Kita serahkan kepada Pak Jokowi kalau itu, karena satu-satunya yang berhak mengevaluasi kan Pak Jokowi. Kalau anggota partai koalisi yang lain kan tidak punya hak untuk mengevaluasi partai koalisi lainnya," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno mengatakan tidak mempersoalkan sikap PAN yang menolak Perppu Ormas. Ia mengaku mendapat informasi bahwa PAN sebenarnya menerima Perppu Ormas dengan catatan beberapa hari lalu. Namun, dia heran, PAN tiba-tiba berubah sikap dengan menolak Perppu Ormas bersama Gerindra dan PKS saat rapat paripurna pada Selasa (24/10).

"Ya tak apa, itu pilihan politik PAN. Sepekan sebelum paripurna, kami dapat informasi PAN mendukung dengan sejumlah catatan. Informasi itu valid ya, tapi kok hari-hari terakhir ada perubahan. Semula kami dengar pandangan mereka minta direvisi ada perbaikan kami juga tidak keberatan," ungkapnya. (OL-3)