Kelurahan Perlu Posko-Posko Cetak KTP-E

KEMENTERIAN Dalam Negeri diminta untuk proaktif terkait pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) yang masih belum rampung.

Hal itu berkaca dari animo masyarakat yang ingin mendapatkan KTP-E di stan pelayanan rekam dan cetak KTP-E di pelataran parkir Teater Imax Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, kemarin. Mayoritas sudah melakukan perekaman, tetapi tidak kunjung mendapatkan KTP-E fisik.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta beker­ja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri membuka stan pelayanan rekam dan cetak KTP-E. Stan dibuka sejak Rabu (18/10) hingga Minggu (22/10) di TMII, Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menyarankan Kemendagri membentuk unit-unit khusus pelayanan pengurusan KTP-E hingga pencetakan. “Saran saya unit-unit itu ada di setiap kelurahan atau desa atau bahkan dibuat satu unit per tiga RW,” ujarnya saat dihubungi, kemarin (Jumat, 20/10).

Unit-unit pengurusan KTP-E di tempat yang ramai dan mudah dijangkau masyarakat seperti mal atau pasar pun bisa menjadi alternatif. Jika memang ada keter­batasan alat rekam, kata Yogi, pengurusan KTP-E bisa memakai mobil keliling.

Yogi menegaskan pengurus­an KTP-E, baik pere­kaman maupun pencetakan harus menjadi perhatian pemerintah. Tertibnya urusan administrasi, kata dia, bisa menjadi solusi agar tidak ada lagi permasalahan setiap kali pilkada atau pemilu digelar.

Ketika ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menginstruksikan semua kabupaten/kota membuka posko cetak KTP-E seperti yang dilakukan pemerintah pusat.

Disdukcapil juga sudah diminta untuk memberikan pelayanan pada akhir pekan, Sabtu-Minggu. “Sabtu-Minggu dibuka untuk mengejar supaya akhir tahun selesai agar tidak mengganggu data untuk pilkada, pileg, dan pilpres tahun depan,” tutur Tjahjo.

Tjahjo mengatakan pihaknya sudah berulang kali mengingatkan daerah untuk memaksimalkan pelayanan bagi warga yang belum mendapatkan KTP-E. Permintaan blangko KTP-E pun sudah dipenuhi pusat dan dikirim ke kabupaten/kota. Bahkan, saat ini sedang dicetak blangko tambahan.

Warga yang belum melakukan perekaman data juga diminta proaktif mengurus agar persoalan data kependudukan segera tuntas. (Nur/Nov/P-1)